Raden Yusuf Nayamenggala
MARAKNYA kasus kebocoran data membuat banyak orang khawatir. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G.Plate menjelaskan ada sejumlah langkah untuk mencegah kebocoran data, khususnya di Indonesia.
Johnny menjelaskan langkah tersebut terbagi dalam dua periode, jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang, Johnny menyebut pihaknya sudah menyiapkan langkah bersifat penegakan hukum melalui regulasi lebih matang. Kemudian, pihaknya juga menyiapkan langkah pencegahan lewat edukasi program literasi digital nasional.
Baca Juga:
"Kominfo mengambil kebijakan serta menyiapkan program yang dinamakan program literasi digital tingkat dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD)," jelas Johnny seperti dikutip dari laman Antara.
Perihal program GNLD, pelaksanaannya telah disiapkan untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, sehingga mereka memiliki pemahaman serta pondasi dasar yang baik berupa keterampilan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital.
Johnny menuturkan, edukasi merupakan hal penting untuk digelorakan, agar di samping penegakan hukum, masyarakat pun punya tingkat kesadaran digital bertambah, sehingga semakin sedikit celah kejahatan digital bisa menyerang.
Perihal langkah jangka pendek, Johnny mengatakan masyarakat harus mempunyai model, sistem, dan pilihan teknologi enkripsi yang kuat.
Baca Juga:
Terkait regulasi, Kominfo menjelaskan pencegahan kebocoran data di Indonesia sudah diatur melalui peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Regulasi tersebut meliputi penegakan hukum terhadap sektor privat dan sektor publik, sehingga bisa memberikan payung hukum apabila ternyata terjadi pelanggaran pada data pribadi masyarakat.
Selain itu, Johnny juga menyebutkan langkah pencegahan kebocoran data dilakukan dengan memastikan keamanan teknologi, hingga enkripsi berstandar tinggi.
Kominfo dengan tanggung jawabnya sebagai regulator, pun menjanjikan audit teknologi secara rutin, dalam upaya memastikan ada atau tidaknya celah kebocoran data. Apabila ditemukan kesalahan, maka akan ada sanksi terhadap ESP baik lingkup privat maupun publik. (ryn)
Baca Juga:
