Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Eksistensi dan kinerja Polri paling mendapat sorotan. Pasalnya, lembaga penegak hukum itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta independensi Polri tidak diganggu oleh kepentingan politik.
Mahfud mengatakan, jika Polri tidak independen lagi, maka tatanan berbangsa dan bernegara akan rusak.
Baca Juga:
Menko Polhukam Bentuk Tim Khusus Tangani Mafia Tanah
"Presisi Polri jangan diganggu dengan pesan-pesan politik, enggak boleh, kalau enggak bisa rusak semuanya. Karena politik itu menegakkan fungsi demokrasi sementara Polri punya fungsi nomokrasi," kata Mahfud saat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bareskrim Polri di Nusa Dua, Bali, Selasa (7/6).
Menurutnya, independensi Polri selama ini menjadi salah satu indikator penting yang menjadikannya institusi harapan masyarakat.
"Kita punya harapan yang baik dan ini yang harus kita dorong," jelasnya.
Mahfud mencontohkan survei Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022 lalu yang menyebut masyarakat puas dengan kinerja pemerintah di bidang Polhukam yang tidak lepas dari peran Polri.
Kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai angka 73,9 persen. Sedangkan kepuasan terhadap bidang Polhukam mencapai 77,6 persen dan bidang hukum mencapai 69 persen.
"Tak dapat dipungkiri Polri memberi kontribusi besar atas capaian tersebut," tutur dia.
Baca Juga:
Menko Polhukam Beri Penjelasan soal Pati TNI yang Diangkat Jadi Pj Kepala Daerah
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun meminta Polri terus bekerja secara profesional dan menutup celah yang bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan negara melalui serangan proksi.
Seperti menerapkan nilai Presisi, yaitu prediktif atau mampu memperkirakan situasi dan peristiwa.
"Sehingga bisa melakukan langkah antisipatif dan preventif," imbuh dia.
Selanjutnya, responsibilitas, yakni melangkah secara proaktif, tidak diam, mampu memanfaatkan peluang, kritis dan melayani," jelas Mahfud.
Polri juga diharapkan selalu transparan, terbuka, dan bertanggung jawab.
"Seperti mau menerima saran dan kritik sebagai bagian tugas bersama,” tutup dia. (Knu)
Baca Juga:
Bawaslu Tak Akan Hadiri Undangan Rakor Penundaan Pemilu Kemenko Polhukam
