Menkeu Purbaya Tahan Kenaikan Cukai Rokok di 2026, Khawatir Picu Pengangguran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)
MerahPutih.com - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memutuskan untuk tidak menaikkan cukai rokok pada tahun 2026. Ia menjelaskan, kenaikan cukai dikhawatirkan dapat berdampak pada meningkatnya pengangguran.
“Kalau dia bisa ciptakan lapangan kerja sebanyak yang terjadi pengangguran karena industri yang mati, boleh kita ubah kebijakannya langsung. Kalau dia nggak bisa, jangan omong aja,” kata Purbaya, Selasa (30/9).
Baca juga:
Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik
Purbaya menegaskan, kenaikan cukai tidak otomatis menurunkan jumlah perokok aktif secara signifikan. Selain itu, menurutnya belum ada perusahaan atau program yang mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak industri rokok.
“Intinya, saya belum lihat ada program bertahap yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk menggantikan orang di industri rokok kalau itu tutup semua. Kalau ada desain kebijakannya yang bagus, nanti saya ikutin,” tuturnya.
Baca juga:
Dikritik Organisasi Masyarakat Sipil Karena Tidak Naikkan Cukai Rokok, Menkeu Santai
Ia menambahkan, banyak masyarakat yang masih menggantungkan hidup pada industri rokok. Karena itu, setiap kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan.
“Masyarakat butuh penghidupan. Harus ada keseimbangan kebijakan,” pungkasnya.
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Baju Bekas Impor Bakal Dijual ke UMKM Buat Dicacah
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Kemenkeu Bakal Rekrut 300 Lulusan SMA Buat Jadi Pegawai Lapangan Bea Cukai
Menkeu: Ada Kementerian Lembaga Nyerah Belanjakan Duit, Kembalikan Rp 3,5 Triliun
[HOAKS atau FAKTA]: Gara-Gara Menkeu Purbaya Tak Mau Talangi, Luhut Ancam Rakyat Ikut Bayar Utang Whoosh Rp 119 Triliun
Menkeu Purbaya Turunkan Insentif Stunting Bagi Pemda, Jadi Hanya Rp 300 Miliar
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Murka Terhadap Purbaya karena Ogah Lunasi Utang Kereta Cepat
Menkeu Purbaya Didesak Lindungi Produsen Food Tray Lokal dari Gempuran Produk Impor
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Komisi XI DPR Kawal RUU Redenominasi, Pastikan Tak Bebani Rakyat