Menkeu Ogah Hanya Jadi Juru Bayar ke Pertamina, Impor Minyak Bikin Subsidi Energi Terus Meningkat


Pekerja melewati kompleks Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, PT Kilang Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/HO-PT KPB)
MerahPutih.com - Pemerintah mencatat realisasi penyaluran subsidi dan kompensasi per 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp 218 triliun atau 43,7 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Untuk subsidi energi jenis BBM tertentu (JBT) dan LPG 3 kilogram, realisasi per 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp 57,8 triliun atau 53,5 persen terhadap APBN yang ditargetkan sebesar Rp 108 triliun. Nilai itu terdiri dari Rp 57 triliun subsidi tahun berjalan dan Rp 800 miliar kurang bayar tahun sebelumnya.
Sementara kompensasi BBM telah dibayarkan sebesar Rp 31,1 triliun yang merupakan pembayaran kekurangan kompensasi BBM tahun 2024 sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan PT Pertamina (Persero) untuk membangun kilang minyak baru guna mengurangi ketergantungan impor, yang pada akhirnya bakal menekan anggaran subsidi energi.
Baca juga:
Komut Pertamina Hasan Nasbi Temui Jokowi di Solo, Akui Ada Pembicaraan Politik
"Jadi, nanti kalau Bapak dan Ibu (DPR) ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru," katanya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9).
Menurut dia, dirinya pernah merekomendasikan Pertamina untuk membangun kilang baru pada 2018 saat Purbaya masih di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
Saat itu, Pertamina berjanji membangun tujuh kilang baru dalam kurun waktu lima tahun. Namun, Purbaya menyebut wujud dari komitmen itu masih belum terlihat.
Padahal, impor untuk bahan bakar minyak (BBM) memakan anggaran yang besar, yang mengakibatkan nilai subsidi energi terus meningkat dari tahun ke tahun.
Ia mengajak Komisi XI DPR RI bekerja sama untuk mengawasi dan mengontrol kinerja Pertamina, terutama dalam konteks pembangunan kilang.
Purbaya kan turut ambil bagian dalam mengawasi proses berjalannya proyek-proyek yang diusulkan oleh Pertamina.
Dengan ini, diharapkan ada timbal balik dari Pertamina dalam memperkuat kemandirian energi nasional.
"Jadi, saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk dan melihat mereka menjalankan atau tidak proyek-proyek yang diusulkan,” tuturnya.
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Menkeu Ogah Hanya Jadi Juru Bayar ke Pertamina, Impor Minyak Bikin Subsidi Energi Terus Meningkat

Dikritik Organisasi Masyarakat Sipil Karena Tidak Naikkan Cukai Rokok, Menkeu Santai

[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru Pertamina: Mobil Cuma Boleh Isi Bensin 7 Hari Sekali, Motor 4 Hari
![[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru Pertamina: Mobil Cuma Boleh Isi Bensin 7 Hari Sekali, Motor 4 Hari](https://img.merahputih.com/media/23/af/97/23af9788438951d4334f53cf8048728b_182x135.png)
Baru Vivo Yang Sepakat Belu 40 Ribu Barel BBM Impor dari Pertamina, 4 SPBU Masin Belum Ada Keputusan

Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang

84 Dari 200 Penunggak Pajak Sudah Bayar Dengan Total Rp 5,1 Triliun, Sisanya Terus Dikejar

Menkeu Diminta Hati-Hati Kejar Pengemplang Pajak, Tak Semua Pengusaha Punya Uang

Menkeu Kejar Ratusan Penunggak Pajak, Ingatkan Anak Buah: Kalau sudah Bayar jangan Diperas

KPK Siap Bersama Kemenkeu Kejar 200 Penunggak Pajak Rp 60 Triliun

Duit Pemda Ratusan Triliun Ngendap, Bikin Daya Beli Warga Turun
