Menkeu Minta Asosiasi Fintech Minimalkan Kesenjangan Digital

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 April 2022
Menkeu Minta Asosiasi Fintech Minimalkan Kesenjangan Digital

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) diharapkan berperan aktif di masalah perlindungan konsumen di platform teknologi finansial (tekfin).

Masalah perlindungan konsumen termasuk perlindungan data, serta masalah infrastruktur secara teknis memberikan jaminan bahwa tekfin tersebut fungsional dan dapat digunakan secara praktis oleh masyarakat.

Baca Juga:

Platform Fintech Surat Lelang Berharga Siap Mengembangkan UMKM

"AFTECH diharapkan terus memegang komitmen untuk terus bersinergi dan kolaborasi baik dengan seluruh penyelenggara sektor jasa keuangan serta mendorong upaya dalam mempercepat digitalisasi dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam siaran pers AFTECH, Rabu (6/4).

Ia meminta, asosiasi bisa meminimalkan kesenjangan digital terutama bagi kelompok rentan dan kurang terlayani yaitu kelompok perempuan, pemuda dan terutama masyarakat di daerah yang masih tertinggal.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk mendukung keberadaan ekosistem ekonomi digital Indonesia.

"Ekonomi keuangan digital di Indonesia berkembang sangat cepat. Hal ini menjadi bukti dari sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia, perbankan perusahaan jasa sistem pembayaran, AFTECH, dan e-commerce yang sangat luar biasa dalam mendukung, mempercepat dan terus memajukan ekonomi keuangan digital Indonesia," kata Perry.

Bank Indonesia. (Foto: MP/ Dicke)
Bank Indonesia. (Foto: MP/ Dicke)

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, penguatan tekfin sangat relevan dengan kondisi akhir-akhir ini, di mana tekfin menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat dan memberikan akses ke dalam pembiayaan yang lebih cepat, murah, dan layanan yang lebih bagus.

Ia mengatakan, komitmen nasional dalam digitalisasi dapat mendukung sumber–sumber ekonomi terbaru.

"Namun, ada beberapa tantangan yang perlu digarisbawahi, perkembangan digital di sektor keuangan tidak bisa terpisah dari perkembangan digital ekosistem ekonomi," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Kolaborasi Fintech Perkuat Pembiayaan UMKM

#Fintech #OJK #Bank Indonesia #Ekonomi Digital
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rupiah Melemah ke Rp 18.000, Arus Keluar Dana Masih Akan Berlanjut
MSCI mengumumkan untuk membuka konsultasi dengan pelaku pasar mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market (pasar berkembang) ke Standalone Market (pasar mandiri).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Rupiah Melemah ke Rp 18.000, Arus Keluar Dana Masih Akan Berlanjut
Indonesia
Nilai Tukar Rupiah Tertekan Inflasi Global dan Risiko Fiska
Tekanan nilai tukar juga didorong oleh kebutuhan valas importir menjelang akhir triwulan III, serta arus keluar dana dari portofolio aset negara emerging markets di tengah kenaikan imbal hasil (yield) obligasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Nilai Tukar Rupiah Tertekan Inflasi Global dan Risiko Fiska
Indonesia
67 Juta Orang Indonesia Sudah Pakai QRIS Buat Transaksi
BI menargetkan jumlah pengguna QRIS mencapai 69,32 juta pada akhir tahun ini atau tumbuh sebesar 20,26 persen secara tahunan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
67 Juta Orang Indonesia Sudah Pakai QRIS Buat Transaksi
Indonesia
Utang BLBI Lunas, para Obligor Tetap Dikejar
Tugas penagihan kewajiban itu akan dialihkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI Lunas, para Obligor Tetap Dikejar
Indonesia
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Pemerintah resmi melunasi utang BLBI Rp218,3 T ke BI setelah 30 tahun. Hak tagih dan penyitaan aset obligor nakal diambil alih Kemenkeu!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Indonesia
OJK Cabut Larangan Nasabah Utang ke Banyak Pinjol, Kini Bisa Pinjam Lebih dari 3 Aplikasi
OJK resmi mencabut aturan pembatasan maksimal utang hanya boleh ke 3 platform pinjol. Simak detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Jumat, 18 September 2026
OJK Cabut Larangan Nasabah Utang ke Banyak Pinjol, Kini Bisa Pinjam Lebih dari 3 Aplikasi
Indonesia
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Indonesia
Profil Deputi Gubernur Senior BI Aida S Budiman, Eks Wadir Eksekutif IMF Jadi Orang Nomor Dua Bank Sentral
Dengan rekam jejak internasional di IMF dan pengalaman panjang di BI, Aida S Budiman diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter Indonesia
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
Profil Deputi Gubernur Senior BI Aida S Budiman, Eks Wadir Eksekutif IMF Jadi Orang Nomor Dua Bank Sentral
Indonesia
Destry Damayanti Telah Disetujui DPR Jadi Gubernur BI, Ini Tim Anyar Pimpinan BI
Komisi XI DPR RI telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) selama dua hari berturut-turut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Agustus 2026
Destry Damayanti Telah Disetujui DPR Jadi Gubernur BI, Ini Tim Anyar Pimpinan BI
Berita Foto
Aida S. Budiman Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior BI di Komisi XI DPR
Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Aida S. Budiman Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior BI di Komisi XI DPR
Bagikan