Menilik Gladi Sidang Tahunan MPR dan Pidato Presiden 2024 di Gedung Kura-kura DPR

Didik SetiawanDidik Setiawan - Rabu, 14 Agustus 2024
Menilik Gladi Sidang Tahunan MPR dan Pidato Presiden 2024 di Gedung Kura-kura DPR

MerahPutih.com - Pegawai yang berperan menggantikan pejabat mengikuti gladi kotor untuk pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

H-2 pelaksanaan sidang tahunan MPR Dan Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tahun 2024, pada Jum'at 16 Agustus 2024. Sejumlah panitia melaksanakan geladi bersih pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Pidato Presiden di Gedung Kura-kura atau Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Sidang Tahunan MPR, Pidato Kenegaraan Presdien dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2024 diselelengarakan pada Jum'at 16 Agustus 2024 mendatang. Sidang akan digelar lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab, itu menjadi sidang terakhir yang diikuti oleh legislator periode 2019-2024. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2024 akan menggunakan ornamen bernuansa batik-batik khas nusantara.

Sidang tahunan MPR merupakan agenda tahunan MPR dimana akan dilaporkan kinerja yang telah dilakukan. Laporan tersebut menginformasikan berbagai hal mengenai apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pada sidang tahunan MPR akan dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma'aruf Amin. (MP/Didik Setiawan).

#Sidang Tahunan MPR #Gladi Bersih #DPR #Pidato Presiden #Pidato Kenegaraan
Ditulis Oleh

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Jika sebelumnya rujukan wajib mengikuti jenjang kelas rumah sakit, ke depan pasien akan langsung diarahkan ke rumah sakit
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Indonesia
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Ini cermin masalah klasik di dunia pendidikan kita
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Indonesia
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebenarnya memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Indonesia
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
RKUHAP dilakukan melalui mekanisme kompromi yang sehat, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara publik dan lembaga penegak hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
Indonesia
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
bahwa RUU KUHAP untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Indonesia
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
p=Para pekerja migran memiliki bekal keterampilan dan daya saing yang lebih kompetitif sebagai bekal kerja tinggi di luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Indonesia
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Di Kabupaten Bogor saja masih terdapat 70 desa yang masuk kawasan hutan, dan sebagian mengalami kondisi infrastruktur yang lebih buruk dari Pinogu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Berita Foto
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Pembahasan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang (RUU) tentang tentang KUHAP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 13 November 2025
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Indonesia
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
puluhan poin masalah itu tercatat setelah pihaknya menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 93 pihak, baik perseorangan maupun lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
Berita Foto
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Kepala BGN Dadan Hindayana bersama Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang saat RDP dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 November 2025
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Bagikan