Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan kajian mendalam mengenai potensi korupsi di sektor pertambangan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa kajian ini sudah berlangsung sebelum mencuatnya permasalahan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
"Kajian ini memang sedang dalam proses dan akan diajukan ke kementerian/lembaga terkait untuk mitigasi. Namun, masalahnya keburu muncul di sana," jelas Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6).
Baca juga:
Kapal Tambang Nikel Raja Ampat Pakai Nama JKW dan Iriana, Jokowi Dukung Izinnya Dicabut
Oleh karena itu, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) akan memperbarui kajian tersebut.
"Kami akan lebih merinci kajian ini berdasarkan permasalahan yang sudah ada. Bahkan, salah satu hasilnya adalah pencabutan izin beberapa perusahaan nikel di sana," tambahnya.
Setyo menegaskan bahwa perubahan kajian ini tidak hanya berfokus pada Raja Ampat, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah lain yang berpotensi serupa.
Setelah final, KPK akan menyerahkan hasil kajian terbaru tentang potensi korupsi pertambangan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga pemerintah daerah.
Baca juga:
Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, dalam diskusi daring tentang Raja Ampat pada Kamis (12/6), telah mengidentifikasi berbagai tantangan dan permasalahan dalam sektor pertambangan di Indonesia.
Sebagai informasi, pemerintah secara resmi telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat pada Selasa (10/6). Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Pencabutan IUP dilakukan karena terbukti melanggar ketentuan lingkungan dan kawasan geopark.
