Memasukkan Anak Bandel ke Barak, Bentuk Pengingkaran terhadap Esensi Pendidikan
Sejumlah siswa berjalan memasuki barak militer saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/202
MERAHPUTIH.COM - KEBIJAKAN memasukkan anak bermasalah ke barak militer terus menuai kritik. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kebijkakan ini bentuk pengingkaran terhadap esensi pendidikan.
"Ini pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistis," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keteranganya, Jumat (9/5).
Menurut Ubaid, jika program barak militer benar-benar diterapkan, ini merupakan bukti tak terbantahkan bahwa Kemendikdasmen telah angkat tangan. "Bahkan gagal total dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk mendidik generasi penerus bangsa,” jelas Ubaid.
Dia mengingatkan sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, tempat mereka belajar dengan gembira, berinteraksi secara sehat, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan membangun karakter yang kuat melalui pendidikan yang humanis dan beradab. "Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir," kata Ubaid.
Karena itu, JPPI dengan tegas menyatakan usul ini merupakan kemunduran peradaban dan bentuk keputusasaan yang memalukan dari pemerintah. "Kami meminta wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional,” jelas Ubaid.
Baca juga:
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Temui Menteri HAM Natalius Pigai Bahas Pendidikan Barak Militer
Dia meminta pemerintah fokus pada penguatan sistem pendidikan nasional yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak secara utuh.
“Jangan gadaikan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan dan militeristik yang justru akan menghancurkan fondasi pendidikan yang seharusnya kita bangun dengan susah payah,” tutup Ubaid. (knu)
Baca juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Bertemu Rektor Seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden Prabowo Terima Dokumen Berisi Kritik dan Masukan kepada Pemerintah
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Presiden Minta Program Revitalisasi Ditambah 60 Ribu Sekolah, DPR Sebut masih Banyak Gedung Rusak
Prabowo Canangkan Taruna Nusantara Cetak Pemimpin Antikorupsi
Prabowo Dorong Perbanyak SMA Unggulan Seperti Taruna Nusantara
[HOAKS atau FAKTA]: Dedi Mulyadi Disambut Ribuan Orang saat Tiba di Lokasi Bencana Sumatra
Pemerintah Revitalisasi 897 Sekolah Semua Tingkat Termasuk SLB di Sumut dengan Anggaran Rp 852 M, Target Rampung Akhir Januari 2026
Mendikdasmen Pastikan Pembelajaran di Lokasi Bencana Sumut Berjalan Mulai 5 Januari