Kilas Balik Indonesia Setelah 4 Kali Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

INDONESIA untuk kali ke-4 terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Keikutsertaan itu diperolehnya melalui pemungutan suara di majelis umum badan dunia itu. Indonesia berhasil terpilih dengan mengalahkan Maladewa dengan perolehan 144 suara dari 190 negara anggota PBB.

Sekarang dalam status sebagai anggota tidak tetap, Indonesia diharapkan berbuat lebih bagi Palestina. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa isu Palestina akan terus mendapatkan perhatian di PBB selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

"Isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama Indonesia menjadi anggota di Dewan Keamanan PBB," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (8/6).

Melihat fokus perhatian Indonesia kali ini, hampir serupa dengan langkah yang telah ia ambil sejak pertama kali terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Penasaran? Simak keputusan yang diambil Indonesia setelah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Periode 1974-1975

Indonesia diberikan kesempatan untuk membuktikan peranannya sebagai DK PBB pada periode ini. Perbaikan citra bangsa Indonesia menjadi fokus pula di kawasan Asia Tenggara dibuktikan pula dengan penghapusan konfrontasi dengan Malaysia yang telah berlarut-larut. Namun kedepannya Indonesia harus lebih memfokuskan diri terkait konflik yang tengah berkecamuk di Timur Tengah dalam menjaga keamanan selaku posisinya dalam DK PBB.

Indonesia menyadari kapasitasnya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki kedekatan emosional yang tinggi terhadap negara-negara luar khususnya di kawasan Timur Tengah untuk itu Indonesia mengambil langkah dalam mengetengahi konflik Arab-Israel, serta konflik Palestina-Israel.

Selain itu peran Indonesia dalam DK PBB terus berkelanjutan mendukung terciptannya perdamaian di Timur Tengah khususnya dalam upaya memberikan kemerdekaan bagi rakyat Palestina dalam membentuk negara Palestina yang berdaulat, langgeng dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Tahun 1967 dan 1973 Indonesia mengeluarkan Resolusi DK-PBB NO. 242 dan DK-PBB 338 yang secara garis besar berisi “Pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan-pengakuan atas hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri serta mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dengan Al-Quds dan As-Sharif (Jerusalem) sebagai ibukotanya.

Periode 1995-1996

Terpilihnya Indonesia untuk kedua kalinya dalam DK PBB periode 1995-1996 merupakan kepercayaan yang telah diberikan oleh negara-negara luar dan harus dilaksanakan semaksimal mungkin tugas dan tanggung jawabnya oleh Indonesia. Pada periode tersebut Indonesia sedang berada pada masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Keterlibatan Indonesia kedua kalinya dalam DK PBB bertepatan dengan berakhirnya masa perang dingin di mana telah terjadi perubahan-perubahan tatanan perpolitikan internasional termasuk perubahan percaturan pada peranan-peranan PBB itu sendiri yang awal mula terbentuknya PBB terfokus pada peperangan kini beralih fokus pada perdamaian dunia.

Fokus Indonesia sebagai DKK PBB pun mengarah pada penyelesaian sengketa antar wilayah di berbagai kawasan dunia seperti Asia, Eropa, Amerika. Termasuk kawasan Timur Tengah seperti konflik antar kelompok di Afganistan, Konflik Israel dan Lebanon di dataran tinggi Goland, serta pembahasan konstelasi politik Irak dan Kuwait. Secara umum pada periode 1995-1996 Indonesia lebih memfokuskan diri dalam penyelesaian konflik dan sedang berkecamuk di Timur Tengah.

Periode 2006-2008

Pada tahun 2006 Indonesia mendapat perolehan 158 suara dari total 192 negara di dunia yang menjadi anggota PBB dan memiliki hak untuk memilih. Kala itu Duta Besar RI Besar Rezhar Ishar Jennie begitu berantusias menyambut kembali Indonesia sebagai DK PBB untuk ketiga kalinya dan langsung memberikan selamat kepada para kolega di Majelis Umum PBB setelah sebelumnya Indonesia pernah memegang mandat di tahun 1974 dan 1995.

Terkait pasca perang dingin perpolitikan dunia semakin antisipasi terhadap perkembangan nuklir yang telah merenggut jutaan nyawa manusia pada perang tersebut. Termasuk perlunya berantisipasi pada perkembangan nuklir di masa yang akan datang. Untuk itu PBB mengkategorikan negara-negara pengembang nuklir untuk terus diawasi khususnya Iran dan Korea Utara yang sampai saat ini terus memajukan perkembangan nuklirnya.

Selama 2006-2008 DK PBB mengeluarkan resolusi terkait nuklir Iran, Indonesia pun mendapat agenda wajib dalam pembuatan isi serta sanksi terkait nuklir Iran. Disini lah pertimbangan-pertimbangan yang cukup berat harus di putuskan Indonesia terkait tugasnya sebagai DK PBB dan pengabdiannya terhadap kepentingan dan tujuan nasionalnya harus dipertaruhkan demi kebaikan bersama. (*)