Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM — SEJUMLAH media terkemuka Amerika Serikat menolak kebijakan baru Pentagon yang melarang jurnalis memasuki gedung tersebut kecuali mereka hanya melaporkan informasi yang telah disetujui secara resmi oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
Media besar seperti The New York Times, The Washington Post, dan CNN menyatakan tidak akan menyetujui pedoman baru itu karena dinilai dapat merusak kebebasan pers secara serius. Menurut Pentagon, wartawan yang tidak menandatangani kebijakan itu sebelum Selasa (14/10) pukul 17.00 waktu setempat harus menyerahkan tanda pengenal media mereka dan meninggalkan fasilitas Pentagon.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth menanggapi gelombang penolakan dari berbagai media dengan mengunggah emoji tangan melambai di platform X, isyarat perpisahan yang dianggap sinis. Pemerintahan Donald Trump beralasan perubahan ini diperlukan untuk melindungi keamanan nasional.
“Akses ke Pentagon merupakan hak istimewa, bukan hak mutlak. Pers yang memiliki kredensial tidak lagi diizinkan meminta tindakan kriminal,” kata Hegseth di media sosial.
Memo yang mengumumkan perubahan ini dikirim ke wartawan bulan lalu, menyatakan bahwa setiap informasi harus disetujui untuk dirilis pejabat yang berwenang sebelum dipublikasikan, bahkan jika informasi tersebut tidak diklasifikasikan.
Asosiasi Pers Pentagon mengatakan sebagian besar anggotanya amat mungkin akan menyerahkan tanda pengenal mereka daripada mengakui kebijakan yang membungkam karyawan Pentagon. “Kebijakan ini menyampaikan pesan intimidasi yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada semua orang di Departemen Pertahanan, memperingatkan agar tidak berinteraksi dengan pers tanpa izin, dan bahkan menyiratkan bahwa berbicara tanpa persetujuan bisa dianggap tindakan kriminal, padahal jelas tidak demikian,” ujar asosiasi itu dalam sebuah pertanyaan, dikutip BBC.
Baca juga:
Stok Amunisi AS Menyusut Imbas Perang 12 Hari Iran-Israel, Pentagon Setop Pasok Rudal Ukraina
Lebih dari 100 wartawan memiliki izin resmi untuk meliput Pentagon. Selama beberapa dekade, wartawan dengan tanda pengenal itu memiliki akses bebas ke area nonrahasia untuk mengunjungi para pejabat.
Associated Press, Reuters, The Atlantic, The Wall Street Journal, dan NPR termasuk di antara organisasi media besar lain yang juga menolak menandatangani pedoman baru tersebut. Jaringan TV besar, seperti ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media, dan NBC News, dalam pernyataan bersama, menyebut aturan itu akan menghambat kemampuan jurnalis untuk memberi informasi penting tentang isu keamanan nasional kepada publik. Beberapa media konservatif, termasuk The Washington Times dan Newsmax, juga menyatakan wartawan mereka tidak akan menandatangani kebijakan baru itu.
Dokumen setebal 21 halaman tersebut mencakup sejumlah ketentuan, termasuk keharusan bagi personel militer untuk mendapatkan izin sebelum berbicara kepada media, bahkan jika informasi yang dibagikan tidak bersifat rahasia. Kebijakan itu juga menyebut bahwa meminta staf atau pejabat militer ‘melakukan tindakan kriminal’ dengan mengungkapkan informasi tanpa izin tidak dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan berbicara.
Secara teknis, jurnalis tidak dilarang melaporkan atau menerbitkan berita tentang militer AS dengan menggunakan informasi yang tidak diklasifikasikan. Namun, mereka bisa dianggap sebagai ‘risiko keamanan atau keselamatan’ jika mengungkap informasi, baik rahasia maupun tidak rahasia, tanpa izin dari Pentagon berdasarkan aturan baru tersebut.
Saat berbicara kepada wartawan dalam pertemuan di Gedung Putih pada Selasa, Presiden Donald Trump mendukung aturan akses pers baru Pentagon yang bersifat membatasi. “Pers itu sangat tidak jujur,” kata Trump, sambil menambahkan bahwa pembatasan itu perlu karena Hegseth menilai pers terlalu mengganggu.
“Saya agak terganggu melihat para tentara, bahkan jenderal berpangkat tinggi, berjalan-jalan dengan kalian (wartawan), bertanya ini-itu, karena mereka bisa saja membuat kesalahan. Itu bisa berakibat fatal,” ujarnya.
Dalam pertemuan yang sama, Hegseth menyebut pembatasan tersebut sebagai hal yang masuk akal untuk melindungi informasi rahasia dan mencegah wartawan berkeliaran di sekitar Pentagon. Sebelum kebijakan baru ini, aturan akses pers di Pentagon sudah membatasi akses ke area tertentu dan materi yang diklasifikasikan.
Kebijakan baru ini merupakan perluasan terbaru dari pembatasan akses pers ke Pentagon di bawah Hegseth, mantan pembawa acara Fox News yang telah mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang.
Pada Mei, pejabat Pentagon menghapus ruang kantor tetap untuk beberapa media termasuk The New York Times, NBC News, The Hill, dan CNN. Tempat tersebut kemudian diberikan kepada The New York Post, One America News Network, Breitbart News Network, HuffPost News, dan media lain dalam apa yang disebut sebagai ‘program rotasi baru’.
Hegseth sendiri pernah menuai kritik atas penanganan informasi sensitif setelah terungkap bahwa ia membagikan rincian tentang pemboman di Yaman dalam sebuah grup percakapan yang juga diikuti oleh seorang wartawan pada Maret lalu.(dwi)
Baca juga:
Anggaran Tidak Disetujui, Operasional Pemerintah Amerika Serikat Berhenti
