Marsekal Hadi Tjahjanto Dinilai Mampu Jaga Netralitas TNI

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 04 Desember 2017
Marsekal Hadi Tjahjanto Dinilai Mampu Jaga Netralitas TNI

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto. Foto: Twitter/TNI AU

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tanjung menilai, sebagai calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto mampu menjaga netralitas TNI dalam menghadapi tahun politik kedepan.

Pasalnya, kata Asrul, selama ini mantan Sekretaris Militer Presiden Jokowi itu tidak pernah terjun ke politik praktis. Dia juga menyebut bahwa Hadi merupakan sosok yang bersih dari praktik korupsi.

"Selama ini dia enggak pernah berkecimpung di politik. Jadi dia kelihatannya bersih. Sementara itu saya lihat. Tidak pernah saya lihat dia berpihak. Seperti halnya fungsi TNI ya seperti itu," ujar Asrul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Sejauh ini, sambung Asrul, Komisi I tidak memiliki catatan buruk terhadap mantan Kadispen AU tersebut. Karena itu, menurut dia, Marsekal Hadi sudah layak menggantikan posisi Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

"Enggak ada (catatan). Dia kan bintang empat. Sudah layak. Itu catatan komisi I. Enggak ada lah kekhawatiran berpolitik praktis," tegas Politisi Gerindra ini.

Namun, Asrul mengingatkan, Marsekal Hadi bakal memiliki tugas berat bila sudah dilantik menjadi Panglima TNI. Sebab, lanjut dia, keamanan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 tidak bisa hanya mengandalkan Polri.

"Ini tahun politik 2018 dan 2019. Ini sangat berat. Jadi panglima TNi harus bisa ikut membantu pengamanan Pilkada serentak maupun Pilpres. Tidak bisa menyerahkan ke Polisi saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang

Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12) pagi. (Pon)

Baca juga berita lainnya terkait pergantian Panglima TNI dalam artikel: Effendi Simbolon Nilai Marsekal Hadi Tjahjanto Layak Jadi Panglima TNI

#Hadi Tjahjanto #Panglima TNI #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 45 menit lalu
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Olahraga
Persaingan 16 Kodam Berakhir, XVII Cenderawasih Raih Gelar Juara Piala Panglima TNI Esports 2026
Kodam XVII Cenderawasih berhasil menjuarai Piala Panglima TNI Esports Championship 2026.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Persaingan 16 Kodam Berakhir, XVII Cenderawasih Raih Gelar Juara Piala Panglima TNI Esports 2026
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Bagikan