Mark Up Anggaran, Eks Pejabat DPRD Purwakarta Terancam 20 Tahun Bui

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 01 Maret 2018
Mark Up Anggaran, Eks Pejabat DPRD Purwakarta Terancam 20 Tahun Bui

Sidang Edi Mulyana. (MP/Yugi Prasetyo)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Diduga melakukan mark up anggaran, Kepala Bagian Rumah Tangga Setwan DPRD Kabupaten Purwakarta Edi Mulyana terancam hukum pidana penjara selama 20 tahun. Edi didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan mark up (penggelembungan) Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair Tahun Anggaran 2016 dan Belanja Cetak Undangan Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Purwakarta Tahun 2016 di Gedung Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/2).

Sidang yang dipimpin hakim Judianto itu beragendakan pembacaan dakwaan. Jaksa Agus Mujoko dalam dakwaannya mengatakan, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dibeberkan Agus, kasus tersebut bermula saat terdakwa bersama-sama dengan saksi M Ripai dan Condrad Surawijaya pada Juli-November 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Purwakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum membuat dokumen adnanistrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketidaksesuaian tersebut terletak pada dokumen kontrak pengadaan meubelair paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dengan kontrak Rp 76 juta. Setelah dana cair, kemudian terdakwa membayar barang yang sudah dipesannya, namun tidak sesuai dengan nomor kontrak.

"Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut, terdakwa terlebih dahulu mencairkan anggaran kegiatan dengan cara membuat dokumen kontrak nilai Rp 76 juta," ujarnya.

Hal yang sama juga dilakukan terdakwa pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan paket pekerjaan Belanja Cetak Undangan Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Purwakarta Tahun 2016 Sebesar Rp 130.659.091.

"Dalam kasus ini total kerugian negara sebesar Rp 158 juta dari dua kegiatan yang di-mark up, dengan ancaman hukumannya 20 tahun penjara," kata jaksa Agus.

Terdakwa melalui pengacaranya tidak mengajukan eksepsi, dengan demikian sidang pun ditunda hingga pekan depan menghadirkan saksi-saksi. (*)

Berita ini merupakan laporan dari Yugi Prasetyo, kontributor merahputih.com untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Kejutan Dedi Mulyadi pada Warga Purwakarta Sebelum Lepas Jabatan

#Purwakarta #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Yugi Prasetyo

Berita Terkait

Indonesia
Nadiem Makarim jadi Tersangka, Bukti Gurita Korupsi sudah ‘Mencengkeram’ Sistem Pendidikan di Indonesia
Mengungkap krisis moral dan rendahnya integritas yang jauh lebih dalam.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Nadiem Makarim jadi Tersangka, Bukti Gurita Korupsi sudah ‘Mencengkeram’ Sistem Pendidikan di Indonesia
Indonesia
Awal Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Terbongkar, Dari ‘Kesepakatan’ Nadiem dengan Google
Berawal dari serangkaian pertemuan intensif yang terjadi pada Februari 2020.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Awal Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Terbongkar, Dari ‘Kesepakatan’ Nadiem dengan Google
Indonesia
Bantah Lakukan Korupsi, Nadiem: Integritas Nomor 1, Tuhan Pasti Melindungi Saya
Ia berpesan untuk keluarga dan empat anaknya agar menguatkan diri.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Bantah Lakukan Korupsi, Nadiem: Integritas Nomor 1, Tuhan Pasti Melindungi Saya
Indonesia
Nadiem Tersangka Pengadaan Laptop, Kejagung Bongkar Kejanggalan Proyek Digelar Tertutup meski Gunakan Anggaran Negara
Atas permintaan Nadiem, rapat tersebut digelar tertutup.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
Nadiem Tersangka Pengadaan Laptop, Kejagung Bongkar Kejanggalan Proyek Digelar Tertutup meski Gunakan Anggaran Negara
Indonesia
Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Nadiem Makarim Langsung Dipenjara di Rutan Salemba
Kejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Nadiem Makarim Langsung Dipenjara di Rutan Salemba
Indonesia
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
KPK telah memeriksa sejumlah petinggi dari PT Telkom dan PT Pertamina dalam kasus digitalisasi SPBU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Ilham Habibie Tanggapi soal Mobil Mercy Warisan BJ Habibie
Mobil Mercedes-Benz atas nama BJ Habibie kabarnya disita penyidik KPK dari tangan eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Penuhi Panggilan KPK, Ilham Habibie Tanggapi soal Mobil Mercy Warisan BJ Habibie
Indonesia
Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah
Ahmadi Noor Supit diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI Tahun 2015.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah
Indonesia
KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji
Selain Khalid, penyidik KPK juga memanggil lima saksi lainnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 September 2025
KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Tegaskan tak Punya Wewenang Terbitkan Surat Penonaktifan Bupati Pati Sudewo
KPK menegaskan bahwa pihaknya tak punya wewenang untuk menerbitkan surat penonaktifan Bupati Pati, Sudewo.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
KPK Tegaskan tak Punya Wewenang Terbitkan Surat Penonaktifan Bupati Pati Sudewo
Bagikan