Mantan Menkeu Sebut Utang Meroket Tapi Tidak Jelas untuk Apa


Ilustrasi
MerahPutih.com - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan, meroketnya utang pemerintahan Joko Widodo karena menagemen pengelolaan uang hasil utang itu tidak tepat sasaran. Hal ini menjadi salah satu indikator utang kian meningkat di rezim ini.
"Utang ini tidak jelas ini untuk apa. Berapa bayar bunga, untuk subsidi berapa untuk macam-macam tidak terperinci," kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru Kemelut Hutang di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi di Media Center pasangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/1).
Dengan begitu, peningkatan nilai utang tidak berpengaruh kepada peningkatan perekonomian nasional. Menurut dia, bila pemakaian uang dari hasil utang tepat sasaran maka, akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.
"Utang memang bertambah dengan cepat tapi pertumbuhan ekonomi tidak meningkat hanga 5 persen saja. Karena penggunaan utang tidak efektif," katanya.

Tim ahli ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) ini memandang, pengelolaan uang dari hasil utang pemerintahan saat ini beda jauh dengan pemerintahan sebelumnya.
Pada pemerintahan sebelum Jokowi, uang dari hasil utang dikelola secara terperinci. Sehingga, peningkatan utang tak naik sebesar saat ini.
"Sekarang utangnya penggunaan tidak jelas. Tidak efektif. Karena tidak semua untuk projek, tapi sebagian itu adalah untuk pengeluaran yang sifatnya rutin atau tidak layak dibiayai dari pinjaman. Makanya perlu dilakukan reformasi APBN," jelas dia.
Fuad meyakini, reformasi APBN perlundilakukan agar bisa mengatasi defisit neraca perdagangan. "Kalau itu direformasi itu tidak akan defisit APBN. Kan sama saja tidak ada utang baru," ujar dia.
Nilai utang pemerintah Indonesia per Desember 2018 mencapai Rp4.418 triliun dari sebelumnya senilai Rp3.995 triliun, atau naik 10,5 persen sepanjang tahun. (Pon)
Bagikan
Berita Terkait
Menkeu Purbaya Tunda Penerapan Pajak E-Commerce, DPR: Beri Ruang UMKM untuk Bernapas

Curhat Pertamina Pilih Impor di Banding Bangung Kilang, Purbaya Ngaku Tak Ada Silang Pendapat

Menkeu Purbaya Tahan Kenaikan Cukai Rokok di 2026, Khawatir Picu Pengangguran

Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik

DPR dan Pemerintah Bakal Kejar Pajak Rp 2.693,71 Triliun di 2026

APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun

Ketua Banggar DPR: Gaya Koboi Menkeu Purbaya Bisa Ringankan Beban APBN 2026

Kabar Baik Buat Kementerian dan Lembaga Negara, Kemenkeu Buka Blokir Belanja K/L Rp 168 T

Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025

Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit
