Mantan Menkeu Sebut Utang Meroket Tapi Tidak Jelas untuk Apa
Ilustrasi
MerahPutih.com - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan, meroketnya utang pemerintahan Joko Widodo karena menagemen pengelolaan uang hasil utang itu tidak tepat sasaran. Hal ini menjadi salah satu indikator utang kian meningkat di rezim ini.
"Utang ini tidak jelas ini untuk apa. Berapa bayar bunga, untuk subsidi berapa untuk macam-macam tidak terperinci," kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru Kemelut Hutang di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi di Media Center pasangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/1).
Dengan begitu, peningkatan nilai utang tidak berpengaruh kepada peningkatan perekonomian nasional. Menurut dia, bila pemakaian uang dari hasil utang tepat sasaran maka, akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.
"Utang memang bertambah dengan cepat tapi pertumbuhan ekonomi tidak meningkat hanga 5 persen saja. Karena penggunaan utang tidak efektif," katanya.
Tim ahli ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) ini memandang, pengelolaan uang dari hasil utang pemerintahan saat ini beda jauh dengan pemerintahan sebelumnya.
Pada pemerintahan sebelum Jokowi, uang dari hasil utang dikelola secara terperinci. Sehingga, peningkatan utang tak naik sebesar saat ini.
"Sekarang utangnya penggunaan tidak jelas. Tidak efektif. Karena tidak semua untuk projek, tapi sebagian itu adalah untuk pengeluaran yang sifatnya rutin atau tidak layak dibiayai dari pinjaman. Makanya perlu dilakukan reformasi APBN," jelas dia.
Fuad meyakini, reformasi APBN perlundilakukan agar bisa mengatasi defisit neraca perdagangan. "Kalau itu direformasi itu tidak akan defisit APBN. Kan sama saja tidak ada utang baru," ujar dia.
Nilai utang pemerintah Indonesia per Desember 2018 mencapai Rp4.418 triliun dari sebelumnya senilai Rp3.995 triliun, atau naik 10,5 persen sepanjang tahun. (Pon)
Bagikan
Berita Terkait
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Murka Terhadap Purbaya karena Ogah Lunasi Utang Kereta Cepat
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Sidak di Surabaya, Menkeu Purbaya Temukan Barang Impor Rp 100 Ribu Bernilai Rp 50 Juta
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Negara Tanggung Utang Whoosh, Serikat Pekerja Kereta Api Puji Keberanian Prabowo
[HOAKS atau FAKTA] Luhut Kasih Peringatan Keras untuk Menkeu Purbaya: Jangan Sombong kalau Berbicara, Harus Tiru Jokowi!
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
[HOAKS atau FAKTA] : Kabar Gembira dari Menkeu Purbaya, Pemerintah akan Lunasi Utang Rakyat yang di Bawah Rp 5 Juta