Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sebanyak 96 kabupaten kota masuk dalam zona merah pada minggu ini. Sedangkan sebanyak 293 kabupaten kota masuk ke dalam zona oranye, 109 kabupaten kota masuk zona kuning, dan 16 kabupaten kota masuk zona hijau.
Juru Bicara Pemerintah Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, bertambahnya jumlah zona merah di kabupaten/kota pada minggu ini didominasi wilayah di Jawa dan Bali.
"27 di antaranya adalah kabupaten/kota di luar Jawa Bali," ujar Wiku kepada wartawan, Rabu (7/7).
Baca Juga:
Varian Baru COVID-19, DPR Desak Pemerintah Tutup Akses Masuk Indonesia
Wiku meminta, 27 daerah tersebut agar memperhatikan perkembangan kasus COVID-19 di masing-masing wilayahnya.
Sehingga dapat dilakukan langkah penanganan yang efektif dan tepat sasaran untuk menekan angka penularan kasus.
Selain itu, dia juga mengimbau pemerintah daerah agar memastikan fasilitas pelayanan kesehatan cukup dan memadai untuk merawat dan menangani seluruh pasien COVID-19.
"Ini agar penanganan dapat lebih sistematis dan dapat terkendali dengan baik," tutup dia.
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Bansos ini dicairkan seiring dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
Menurut dia, bansos tunai ini akan diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak, termasuk keluarga-keluarga miskin baru. Penyaluran BST tersebut akan dilakukan secara bertahap.
"Artinya sudah dikirim ke rekening-rekening untuk yang lewat Bank Himbara. Sedangkan yang PT Pos juga sudah mulai ada pengantaran uang langsung kepada keluarga penerima manfaat," jelas Muhadjir.
Muhadjir mengaku optimistis penyaluran bansos pada masa PPKM Darurat kali ini akan berjalan lebih baik dibanding masa PSBB tahun lalu.
Baca Juga:
Pemerintah telah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah terverifikasi.
"Insyaallah data yang sekarang ini jauh lebih rapi, lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu," ujarnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengakui, tahun lalu banyak kasus data KPM ganda, tumpang tindih, dan salah sasaran.
Kendati begitu, dia meyakini penyaluran itu semata-mata ditujukan agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Nah, untuk sekarang ini semua sudah kita rapikan. Kita sempurnakan dan sekarang tinggal pengendalian di lapangan," tutup dia. (Knu)
Baca Juga:
[Hoaks atau Fakta]: Semua Pasien COVID-19 Meninggal di Rumah Sakit
