Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota DPR RI, Iman Sukri, mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dalam mengatasi persoalan kemacetan kronis yang terjadi pada jalur penyeberangan Jawa–Bali, khususnya menuju Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk.
Hal ini disampaikan menyusul terjadinya kemacetan parah atau “macet horor” yang kembali terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, serta kondisi serupa yang kerap berulang di sisi Bali, tepatnya menuju Pelabuhan Gilimanuk.
Baca juga:
Cegah Macet Parah, Pemprov DKI Siapkan Lahan 5 Hektare untuk Truk di Tanjung Priok
“Saya kira sudah waktunya pemerintah serius membangun alternatif pelabuhan lain dari dan atau menuju Bali. Tidak bisa terus bergantung pada Ketapang–Gilimanuk saja,” ujar Iman di Jakarta, Jumat (3/4).
Ia menilai, beban lalu lintas yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia saat ini. Oleh karena itu, diperlukan terobosan dengan membuka akses baru yang lebih representatif dan berkelanjutan.
Ketua DPW PKB Bali itu mengusulkan beberapa opsi pengembangan, di antaranya membuka jalur menuju Bali Utara, baik melalui kawasan Bangsring maupun dengan memperkuat peran Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai simpul penyeberangan alternatif.
“Pengembangan akses menuju Bali Utara bisa menjadi solusi untuk memecah konsentrasi arus kendaraan. Ini penting agar tidak terjadi penumpukan ekstrem di satu titik seperti yang kita lihat hari ini,” jelasnya.
Baca juga:
Aktivitas Masyarakat Kembali Normal, Polda Metro Jaya Antisipasi Lonjakan Kemacetan di Jakarta
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya pembangunan akses pelabuhan alternatif ini tetap harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali, khususnya terkait penolakan terhadap pembangunan jembatan penghubung Jawa–Bali.
“Menambah atau memperkuat pelabuhan lain menuju Bali tentu tidak mengurangi penghormatan kita terhadap adat dan budaya masyarakat Bali yang tidak menghendaki pembangunan jembatan. Justru ini menjadi solusi yang seimbang—akses tetap terbuka, tanpa mengorbankan nilai-nilai adat istiadat setempat,” tegasnya.
Iman berharap pemerintah pusat segera melakukan kajian komprehensif dan menindaklanjuti dengan langkah konkret agar konektivitas Jawa–Bali menjadi lebih andal, aman, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. (Pon)
