Ma'ruf Amin Minta Gubernur dan Lima Kepala Daerah di Jatim Tuntaskan Masalah Kemiskinan Ekstrem

MerahPutih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkunjung ke Jawa Timur, Kamis (30/9). Salah satu yang dikunjungi Ma'ruf adalah Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Kedatangannya juga merupakan rangkaian kunjungan kerja ke 7 provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021.

Ma'ruf mengapresiasi inisiatif pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota dalam menanggulangi kemiskinan di Jawa Timur. Sebab, program Jatim Puspa, Pemberdayaan BumDes, Desa Berdaya, hingga PKH Plus telah direalisasikan.

Meski begitu, Ma'ruf mengingatkan perlu adanya kerja ekstra keras. Hal itu bertujuan untuk memastikan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan pada akhir tahun 2024, termasuk di Jatim. Ma'ruf Amin pun berharap agar pemerintah Pemprov Jatim dan 5 kabupaten prioritas di tahun 2021 perlu menentukan lokus prioritas.

Baca Juga:

Operasi Patuh Jaya 2021 Dimulai, Catat Empat Target Operasinya

"Indikator ini diharapkan dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar," kata Ma'ruf.

Ma'ruf menyebut, ada lima Kabupaten di Provinsi Jatim menjadi prioritas di tahun 2021 ini. Kelimanya yakni Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan. Besaran alokasi anggaran di tahun 2021 untuk penanggulangan kemiskinan bukanlah isu utama. Menurutnya, alokasi anggaran dari kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah sebenarnya sudah cukup besar.

Ia menyatakan, tantangan terbesar sekarang yakni bagaimana membuat beragam program itu terintegrasi dan konvergen, terutama dalam menyasar sasaran yang sama.

"Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan. Sehingga, dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak," ujarnya.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengungkapkan, dalam mengupayakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021 dengan durasi yang tersisa sekitar 3 bulan itu, pemerintah berkomitmen dalam membantu percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Salah satunya, dengan melakukan penambahan alokasi anggaran yang diprioritaskan pada 5 kabupaten yang ditetapkan tahun ini.

Ma'ruf menerangkan, penambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, akan diberikan kepada 5 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jatim selama 3 bulan hingga akhir tahun 2021.

Agar bisa menyentuh target kelompok masyarakat miskin ekstrem di setiap kabupaten prioritas, ia merasa diperlukan pemutakhiran data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial tunai.

Baca Juga:

Operasi Patuh Jaya 2021 Mulai Digelar Hari Ini, Catat Lokasi-lokasinya

Maka dari itu, Ma'ruf meminta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa beserta kepala daerah dari 5 kabupaten prioritas tahun 2021 untuk segera memastikan data dan informasi KPM. Dengan begitu, upaya untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di 5 kabupaten prioritas bisa diwujudkan.

Pun dengan memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, begitu pula perihal karakteristik masyarakat di setiap daerah.

"Dunia usaha yang beroperasi di wilayah prioritas bisa turut berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan ekstrem dengan mendorong konvergensi program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menggunakan pendekatan dan sasaran yang sama dengan program pemerintah," tuturnya. (Budi Lentera/ Jawa Timur)