Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati mengkritik Cawapres Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin menggunakan kata "buta" dan "budek" untuk mengambarkan ketidakmampuan masyarakat menangkap informasi tentang keberhasilan pembangunan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Keponakan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto itu menilai pengunaan dua kata tersebut dikhawatirkan dapat melukai perasaan penyandang disabilitas.
"Sangat disayangkan narasi kiasan "tuli" dan "budek" untuk mendeskripsikan hal yang negatif. Patut diingat pengunaannya dapat menciderai rasa hormat kita kepada penyandang disabilitas," kata politisi yang akrab dipanggil Sara ini, Senin (11/11).
Sara mengimbau semua pihak menghindari kata-kata kiasan yang menjurus ke disabilitas manusia. Menurut dia, disabilitas tidak bisa menjadi tolak ukur kemampuan intelengensi seseorang dalam menangkap informasi.
"Saya mengingatkan kita telah memiliki UU Disabilitas, sebuah langkah maju memberi perlindungan kepada penyandang disabilitas. Jangan kita mundur ke belakang hanya karena kepentingan politik," ujar anggota Komisi VIII DPR itu.
Politikus perempuan itu pun berharap pemerintah menindaklanjuti dukungan terhadap UU Disabilitas dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan hukum.
"Mereka (penyandang disabilitas) punya hak berekspresi di sektor pemerintahan, sosial dan lain-lain. Itu perlu dukungan semua pihak, tapi tidak dengan menjadikan kekurangan mereka sebagai stempel untuk perilaku negatif," sesal dia.
Sebelumnya Calon wakil presiden Ma'ruf Amin menyindir orang-orang yang tidak mengakui keberhasilan pembangunan era pemerintah Joko Widodo atau Jokowi. Ma'ruf mengunakan kata 'buta' dan 'budek' bagi pihak yang tidak mengakui keberhasilan itu.
"Orang yang sehat dapat melihat jelas prestasi yang ditorehkan Pak Jokowi, kecuali orang yang budek saja enggak mau mendengar informasi dan orang yang buta saja yang enggak bisa melihat kenyataan," kata Ma'ruf di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur, Jakarta, Sabtu, 10 November 2018. (Pon)
