Luhut Bakal Usulkan ke Prabowo Indonesia Harus Cepat Terapkan Family Office

MerahPutih.com - Gagasan soal family office Kembali mencuat ke public, setelah dilontarkan Luhut Panjaitan saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024. Pada Juli 2024, Luhut mengungkapkan sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office atau keluarga kaya yang menginvestasikan dana di Bali.

Kini, setelah menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan family office pada Februari 2025.

"Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan," kata Luhut saat ditemui dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu (16/1).

Baca juga:

Jokowi Setuju Pembentukan Family Office, Apa itu?

Luhut menambahkan ,studi mengenai penerapan family office di Indonesia telah lama dilakukan. Dia optimistis Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut.

"Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,” ujarnya.

Ketua DEN menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia.

"Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” katanya lagi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih mengkaji insentif yang sesuai untuk program family office yang telah diwacanakan sejak tahun 2024 lalu.

“Insentif sedang digodok,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu.

Thomas menyebut pihaknya akan merujuk pada standar di luar negeri agar insentif yang diberikan bisa lebih kompetitif. Regulasi perlu disusun dengan matang agar bisa memberikan kepastian hukum.

“Hukumnya harus jelas. Bahwa family office di mana pun harus mempunyai kepastian hukum. Menurut saya itu menjadi tantangan, karena sekali lagi, bukan hanya insentif, tetapi secara keseluruhan harus kita pikirkan,” ujarnya.

Family office dikenal sebagai layanan kantor keluarga yang menawarkan layanan yang lengkap untuk mengelola kebutuhan keuangan dan investasi keluarga kaya. (*)