Lonjakan Kasus COVID-19, PPKM Terpaksa Diterapkan Hampir di Seluruh Provinsi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 Mei 2021
Lonjakan Kasus COVID-19, PPKM Terpaksa Diterapkan Hampir di Seluruh Provinsi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/Dokumentasi Humas Setkab/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) terpaksa diterapkan hampir diseluruh Provinsi menyusul perkembangan kondisi pandemi virus corona di Indonesia.

Sebelumnya telah ada 30 provinsi yang menerapkan PPKM mikro, dan empat provinsi yang belum masuk dalam penerapan kebijakan tersebut.

"PPKM mikro tahap selanjutnya 1 Juni sampai 14 Juni mendatang, maka Gorontalo, Maluku, Maluku Utara diikutsertakan ditambah Provinsi Sulawesi Barat," ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto saat konferensi pers di Kantor Presiden usai rapat terbatas, Senin (24/5).

Baca Juga

Komitmen Pasokan Vaksin COVID-19 ke Indonesia Bisa Melebihi Target

Airlangga menjabarkan tiga provinsi tersebut masuk dalam 10 provinsi yang kasus aktifnya meningkat. Pasca libur lebaran kemarin, Airlangga menyebut ada kenaikan kasus positif COVID-19 harian di Indonesia. Sebelumnya kasus harian berkisar antara 3.800 kasus hingga 4.000 kasus per hari.

Usai libur lebaran, ada lonjakan kasus aktif harian menjadi 5.000 kasus per hari. Pria yang juga Ketum Golkar ini menduga, dampak dari libur lebaran baru akan terasa bulan Juni mendatang.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

"Tadi kita sampaikan bahwa yang perlu diperhatikan adalah dalam siklus empat sampai lima minggu ke depan," terang Airlangga.

Untuk tingkat provinsi, Airlangga mencatat ada 10 provinsi yang kasus aktif Corona-nya meningkat yakni Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, NTB, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.

Baca Juga

Vaksinasi Dimulai, Hoaks Bermunculan

Menurut Airlangga, untuk tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan COVID secara nasional rata-rata 31 persen. Namun, ada beberapa daerah yang tingkat keterisiannya lebih dari 40 persen.

Di antaranya Sumatera Utara 58 persen, Riau 55 persen, Sumatera Barat 54 persen, Aceh 47 persen, Bangka Belitung 47 persen, Sumatera Selatan 47 persen, Riau 47 persen, Jambi 43 persen, dan Lampung 41 persen. (Knu)

#Airlangga Hartarto #COVID-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Kebijakan WFH ini sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Indonesia
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Airlangga meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 April 2026
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Bagikan