Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

LIPI : Isu PKI Tak Pengaruhi Elektabilitas Presiden Jokowi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 29 September 2017
LIPI : Isu PKI Tak Pengaruhi Elektabilitas Presiden Jokowi

Peneliti Senior P2P LIPI Syamsuddin Haris. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peneliti Senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris meyakini jika isu Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Syamsuddin, usai mengisi pemaparan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Isu Kebangkitan PKI Sebuah Penilaian Publik Nasional” di kantor SMRC, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/9).

“Saya kira enggak, kalo kinerja pak Jokowi konsisten sebagaimana yang kita saksikan potensi Jokowi terpilih kembali itu masih besar,” ujar Syamsuddin.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan hanya 5,1 persen masyarakat Indonesia yang percaya jika Jokowi terkait dengan PKI. Sedangkan, sisanya 75,1 persen tidak mempercayai jika Jokowi berkaitan dengan PKI.

Sesuai dengan hasil survei SMRC, Haris menegaskan bahwa isu PKI tidak perlu menjadi satu hal yang dikhawatirkan bagi keterpilihan Jokowi di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Meski demikian, ia mengamini jika isu PKI memang sengaja digoreng oleh kelompok tertentu, untuk dapat mendulang suara di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

“Isu apapun akan digoreng sampai hangus,” imbuh Syamsuddin.

Survei dilakukan pada tanggal 3-10 September 2017 yang melibatkan 1220 responden yang dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling untuk seluruh populasi Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Dengan tingkat response rate 87 persen, survei ini memiliki margin of error lebih kurang 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(Pon)

Baca juga berita terkait Survey Jokowi di: Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Puas Dengan Kinerja Jokowi-JK

#Jokowi #Partai Komunis Indonesia (PKI) #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar penghargaan ini tidak ditarik ke ranah politik. Karena jika ditarik ke ranah politik, itu bisa disalahartikan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Indonesia
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Jika persidangan mengharuskan datang, Jokowi akan hadir dan menunjukkan ijazah asli miliknya.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Kesiapan organisasi hingga tingkat desa juga menjadi modal bagi partai untuk menyambut kunjungan Jokowi ke berbagai daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Indonesia
Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Pelapor merupakan warga Solo, yakni Budi Kuswanto dan Tri Sapto warga Solo menyerahkan laporan ke Kantor Kejari Solo didampingi kuasa hukumnya, Jumat (3/7).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
 Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Panggil Jokowi ke Istana Negara untuk Buktikan Ijazahnya
Presiden Prabowo memanggil Jokowi untuk membuktikan keaslian ijazahnya di Istana Negara. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Panggil Jokowi ke Istana Negara untuk Buktikan Ijazahnya
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Istana Negara Ambil Alih Penanganan Kasus Ijazah Jokowi
Tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Istana Negara Ambil Alih Penanganan Kasus Ijazah Jokowi
Indonesia
Sidang Dokter Tifa Kasus Ijazah Jokowi Boleh Live, Netizen Siap-Siap Kuota
Media boleh menyiarkan langsung agenda pembacaan surat dakwaan, eksepsi, putusan sela, tuntutan, pledoi, hingga putusan akhir
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Juli 2026
Sidang Dokter Tifa Kasus Ijazah Jokowi Boleh Live, Netizen Siap-Siap Kuota
Bagikan