LIPI Buka Jalur Khusus PNS untuk Jadi Pejabat Fungsional

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 02 Agustus 2017
LIPI Buka Jalur Khusus PNS  untuk Jadi Pejabat Fungsional

Gedung LIPI di Jakarta (Foto: MP/Aang Sunadji)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membuka jalur "inpassing" (penyesuaian) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi pejabat fungsional peneliti.

Hal itu tertera pada Perka LIPI No.5 Tahun 2017 yang ditujukan memberikan kesempatan kepada orang yang memiliki kemampuan sebagai peneliti dari berbagai lembaga pemerintah.

"Regulasi ini diharapkan mampu menambah jumlah peneliti di Indonesia yang masih rendah saat ini," kata Wakil Kepala LIPI Bambang Subiyanto di Jakarta, Rabu (2/8).

Bambang Subianto mengatakan regulasi tersebut dibuat karena terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, salah satunya tentang penurunan usia pensiun dari 65 tahun menjadi 60 tahun.

Akibatnya banyak peneliti Madya yang akan pensiun pada usia 60 tahun.

Menurut Bambang jalur penyesuaian ini hanyalah solusi jangka pendek untuk menutup kekurangan jumlah peneliti saat ini.

Salah satu jangka panjang yang ditempuh adalah LIPI menyusun kembali aturan Jabatan Fungsional Peneliti (JFP) yang baru bersama KemenPAN-RB.

Tujuan regulasi baru itu untuk menyesuaikan dengan standar dan norma penelitian global, serta mereduksi proses administrasi secara signifikan.

Jumlah peneliti PNS saat ini hanya mencapai sekitar empat persen dari total jumlah SDM iptek Indonesia yang didominasi oleh dosen di berbagai perguruan tinggi.

Meski secara persentasi kecil, hanya para peneliti PNS yang bisa diharapkan mendedikasikan seluruh waktunya untuk penelitian tanpa ada kewajiban lain.

Peran ini sangat kursial mengingat penelitian modern khususnya di bidang "hard and engineering sciences", di era ini menyaratkan berbagai infrastruktur penelitan yang canggih dan harus dikelola secara profesional dan penuh waktu oleh ahli di bidangnya.(*)

Sumber: ANTARA

#PNS #LIPI #Kementerian PANRB #Penelitian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gaji Seluruh PPPK Bakal Ditanggung APBN
Skema pembiayaan tersebut, menjadi salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI, mengingat kepastian penghasilan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga PPPK.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Gaji Seluruh PPPK Bakal Ditanggung APBN
Indonesia
Total 150 Ribu Formasi CPNS Dibuka November 2026, Peluang Fresh Graduate Lulus Lebih Besar!
Pemerintah menyiapkan sekitar 150 ribu formasi CPNS 2026 yang ditargetkan diumumkan pada November. Rekrutmen difokuskan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo dan memberi peluang bagi fresh graduate.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
Total 150 Ribu Formasi CPNS Dibuka November 2026, Peluang Fresh Graduate Lulus Lebih Besar!
Indonesia
Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS: Syarat, Jadwal, Cara Daftar, dan Rincian Gaji
Pendaftaran CPNS segera dibuka! Cek panduan lengkap mulai dari syarat, dokumen, jadwal, cara daftar di SSCASN, hingga rincian gaji PNS terbaru
Angga Yudha Pratama - Minggu, 08 November 2026
Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS: Syarat, Jadwal, Cara Daftar, dan Rincian Gaji
Indonesia
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
Indonesia
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Peawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Indonesia
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Penasaran dengan kelanjutan video viral kasus asusila kepsek dan guru SD di Pekalongan? Dindikbud Kabupaten Pekalongan sudah turun tangan. Cek fakta lengkap, motif CCTV, dan sanksi tegasnya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Indonesia
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah memastikan kebijakan penambahan alokasi belanja pegawai tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal yang ketat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Indonesia
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Proses pengangkatan guru PPPK menjadi PNS mencakup cakupan luas, meliputi guru sekolah umum, guru madrasah negeri, hingga pendidik Taman Kanak-Kanak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Bagikan