LIPI Buka Jalur Khusus PNS untuk Jadi Pejabat Fungsional

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 02 Agustus 2017
LIPI Buka Jalur Khusus PNS  untuk Jadi Pejabat Fungsional

Gedung LIPI di Jakarta (Foto: MP/Aang Sunadji)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membuka jalur "inpassing" (penyesuaian) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi pejabat fungsional peneliti.

Hal itu tertera pada Perka LIPI No.5 Tahun 2017 yang ditujukan memberikan kesempatan kepada orang yang memiliki kemampuan sebagai peneliti dari berbagai lembaga pemerintah.

"Regulasi ini diharapkan mampu menambah jumlah peneliti di Indonesia yang masih rendah saat ini," kata Wakil Kepala LIPI Bambang Subiyanto di Jakarta, Rabu (2/8).

Bambang Subianto mengatakan regulasi tersebut dibuat karena terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, salah satunya tentang penurunan usia pensiun dari 65 tahun menjadi 60 tahun.

Akibatnya banyak peneliti Madya yang akan pensiun pada usia 60 tahun.

Menurut Bambang jalur penyesuaian ini hanyalah solusi jangka pendek untuk menutup kekurangan jumlah peneliti saat ini.

Salah satu jangka panjang yang ditempuh adalah LIPI menyusun kembali aturan Jabatan Fungsional Peneliti (JFP) yang baru bersama KemenPAN-RB.

Tujuan regulasi baru itu untuk menyesuaikan dengan standar dan norma penelitian global, serta mereduksi proses administrasi secara signifikan.

Jumlah peneliti PNS saat ini hanya mencapai sekitar empat persen dari total jumlah SDM iptek Indonesia yang didominasi oleh dosen di berbagai perguruan tinggi.

Meski secara persentasi kecil, hanya para peneliti PNS yang bisa diharapkan mendedikasikan seluruh waktunya untuk penelitian tanpa ada kewajiban lain.

Peran ini sangat kursial mengingat penelitian modern khususnya di bidang "hard and engineering sciences", di era ini menyaratkan berbagai infrastruktur penelitan yang canggih dan harus dikelola secara profesional dan penuh waktu oleh ahli di bidangnya.(*)

Sumber: ANTARA

#PNS #LIPI #Kementerian PANRB #Penelitian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Peawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Indonesia
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Penasaran dengan kelanjutan video viral kasus asusila kepsek dan guru SD di Pekalongan? Dindikbud Kabupaten Pekalongan sudah turun tangan. Cek fakta lengkap, motif CCTV, dan sanksi tegasnya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Indonesia
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah memastikan kebijakan penambahan alokasi belanja pegawai tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal yang ketat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Indonesia
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Proses pengangkatan guru PPPK menjadi PNS mencakup cakupan luas, meliputi guru sekolah umum, guru madrasah negeri, hingga pendidik Taman Kanak-Kanak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Lifestyle
Berdiri Tegak atau Membungkuk? Penelitian Sebut Bisa Mencerminkan Kepribadian
Penelitian Universitas McGill mengungkap postur tubuh saat berdiri dapat menjadi indikator kepribadian. Simak hubungan bahasa tubuh dengan karakter seseorang.
ImanK - Minggu, 26 Juli 2026
Berdiri Tegak atau Membungkuk? Penelitian Sebut Bisa Mencerminkan Kepribadian
Indonesia
Kementerian PANRB: WFH ASN Tak Turunkan Kinerja, 95 Persen Layanan Publik Tetap Stabil
Kementerian PANRB menyebut kebijakan WFH ASN tidak menurunkan kinerja maupun kualitas pelayanan publik. Sebanyak 95 persen layanan tetap stabil dan digitalisasi pemerintahan semakin meningkat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kementerian PANRB: WFH ASN Tak Turunkan Kinerja, 95 Persen Layanan Publik Tetap Stabil
Indonesia
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Pemerintah mencatat penghematan Rp1,94 triliun dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja ASN selama April-Mei 2026. Mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Bagikan