Legislator Tegaskan Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Kunci Atasi Banjir Jabodetabek

Merahputih.com - Banjir yang melanda Jabodetabek dalam tiga hari terakhir mendapat sorotan tajam Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB. Ia mendesak pemerintah pusat untuk mengambil langkah konkret dalam menangani banjir secara komprehensif dan holistik.

"Kami meminta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan penanganan banjir di Jabodetabek sebagai salah satu warisan (legacy) dengan kebijakan yang holistik dan komprehensif dari hulu hingga hilir," ujar Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3).

Baca juga:

Detasemen Perintis Polri Bantu Evakuasi hingga Beri Bantuan untuk Korban Banjir di Bekasi dan Depok

Khozin mengusulkan agar DPR menggelar rapat gabungan dengan pemerintah pusat dan daerah, melibatkan berbagai komisi, untuk memastikan kebijakan penanganan banjir dilakukan secara terpadu.

"Ini momentum bagi Pemerintahan Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan klasik ini. Saya mengusulkan agar DPR segera menggelar rapat dengan pemerintah pusat dan daerah di wilayah aglomerasi untuk menyusun solusi dari hulu hingga hilir," tegasnya.

Khozin menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam mengoordinasikan langkah-langkah strategis untuk menuntaskan persoalan banjir yang berulang setiap tahun.

Ia juga menyoroti Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), khususnya Pasal 53 ayat (4) huruf d, yang menyebutkan bahwa kawasan aglomerasi Jabodetabekjur bertujuan untuk mempercepat penanggulangan banjir.

Baca juga:

Detasemen Perintis Polri Bantu Evakuasi hingga Beri Bantuan untuk Korban Banjir di Bekasi dan Depok

"Meski UU ini belum efektif karena belum ada Keppres pemindahan ibu kota, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk menyinkronkan kebijakan, termasuk dalam urusan banjir," tambahnya.

Lebih lanjut, Khozin menekankan pentingnya penanganan dari hulu, termasuk pengendalian alih fungsi lahan yang menjadi salah satu pemicu banjir bandang di Bogor. Ia juga menyoroti perlunya audit perizinan pendirian perumahan dan pusat perbelanjaan di Jabodetabek untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

"Kita harus memastikan bahwa pembangunan di Jabodetabek tidak semakin memperparah kondisi lingkungan. Perlu audit menyeluruh terhadap perizinan perumahan dan pusat perbelanjaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegas Khozin.