Legislator Sebut Kematian Prada Lucky Namo Akibat 'Doktrin Kekerasan' di TNI, Minta Pengawasan Eksternal Segera Dibentuk

Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, mengungkapkan duka cita mendalam atas meninggalnya Prada Lucky Namo, yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya di TNI.

Andina menuntut penyelidikan yang transparan dan evaluasi menyeluruh di semua satuan TNI untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Menurutnya, insiden ini bukan sekadar kesalahan individu, melainkan masalah struktural yang perlu ditangani dengan serius.

Ia menyoroti bahwa penganiayaan di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere, Nagekeo, NTT, menunjukkan pentingnya perbaikan sistem pengawasan terhadap perwira muda dan doktrin di internal TNI.

"Kita harus menghentikan siklus perundungan dan doktrin kekerasan ini dengan memastikan setiap pelanggaran diberi sanksi yang setimpal dan transparan. Tidak ada lagi ruang untuk impunitas," ujar Andina, Senin (11/8).

Baca juga:

TNI AD Usut Motif 4 Tamtama Nekat Aniaya Prada Lucky Sampai Tewas

Politisi dari Partai NasDem ini mendesak agar pelaku kekerasan terhadap Prada Lucky dihukum seberat-beratnya sesuai hukum, baik melalui peradilan militer maupun peradilan pidana umum. Ia menekankan bahwa pelaku harus bertanggung jawab penuh tanpa perlindungan institusional.

"Keadilan harus ditegakkan demi martabat korban dan integritas TNI," tambahnya.

Andina juga meminta evaluasi segera terhadap rantai komando di batalion tersebut dan mendukung langkah Kodam IX/Udayana dalam penyelidikan. Ia menilai penyelidikan yang transparan dan akuntabel adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.

Baca juga:

4 Prajurit TNI Senior Berpangkat Tamtama Jadi Tersangka Utama Kematian Prada Lucky, 16 Lainnya Masih Jadi Saksi

Ia menegaskan pentingnya menghapus segala bentuk kekerasan yang kerap dianggap wajar sebagai 'pendisiplinan fisik' atau perpeloncoan. Menurutnya, TNI seharusnya fokus membangun prajurit yang profesional, tangguh, dan bertanggung jawab, tanpa harus mengorbankan nyawa.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini juga menyoroti perlunya supervisi ketat dari para komandan satuan. Ia mengusulkan pembentukan badan pengawas eksternal untuk mengontrol dan mengevaluasi pembinaan anggota TNI.

"Pengawasan yang efektif akan menjadi benteng terakhir kita dalam mencegah tindakan kekerasan yang tidak perlu," pungkasnya.