Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Kevin Wu menyoroti tata kelola penanganan banjir oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Pasalnya, sejumlah wilayah Jakarta digenangi banjir akibat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI, setidaknya 11 RT di Kecamatan Kebon Jeruk terdampak oleh genangan dalam dua hari terakhir.
Banyak warga mengeluhkan tidak adanya petugas yang melakukan penyedotan, serta lambatnya aliran air surut akibat saluran yang mampet dan tidak terhubung dengan baik. Menurut Kevin, banjir bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan bencana tata kelola yang berulang setiap musim hujan.
"Kita tidak bisa terus-terusan menyalahkan cuaca. Masalah utamanya ialah sistem drainase yang buruk, saluran air yang tersumbat, kali yang dangkal, dan tidak adanya koordinasi antardinas yang kuat. Ini masalah manajemen dan kepemimpinan," tegas Kevin, Kamis (22/5).
Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Ibu Kota memiliki lebih dari 4.000 km saluran drainase. Namun, hanya sekitar 30 persen yang tercatat rutin dibersihkan. Banyak saluran air di permukiman padat seperti Guji Baru sudah tidak lagi mampu menampung debit air karena sedimentasi dan penyempitan.
Lebih parah lagi, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, proyek normalisasi di kawasan Jakarta Barat justru tidak masuk skala prioritas utama. Artinya, warga di daerah ini harus menunggu lebih lama untuk solusi nyata. "Saya menilai penanganan banjir selama ini masih bersifat tambal sulam dan minim keterlibatan warga. Tidak ada peta jalan yang terbuka untuk publik, dan warga tidak tahu apakah wilayahnya termasuk zona rawan banjir atau tidak," kata Kevin.
Oleh karena itu, ia mendesak gubernur dan jajarannya untuk segera menyusun dan memublikasikan peta kerentanan banjir per wilayah, berbasis data RT/RW, bukan hanya kelurahan. "Pemerintah harus merevitalisasi total saluran air di titik-titik rawan, bukan sekadar pembersihan permukaan,” katanya.
Kevin juga meminta agar pemprov mengaktifkan kembali forum rukun warga (RW) dalam rangka melibatkan warga melakukan pengawasan dan pelaporan kondisi saluran-saluran air. Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat.
"Warga Jakarta sudah terlalu sering diminta bersabar. Sekarang saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang transparan. Fraksi PSI berkomitmen akan terus mengawal isu banjir ini di DPRD dan memastikan suara warga terdengar," tutupnya. (Asp)
