Lawan Siklon Ekstrem, DPR RI Dorong BMKG Optimalkan Teknologi Pengendali Awan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 09 Februari 2026
Lawan Siklon Ekstrem, DPR RI Dorong BMKG Optimalkan Teknologi Pengendali Awan

Ilsutrasi: Operasi Modifikasi Cuaca. (Foto: Dok. BPBD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi V DPR RI mendorong penguatan mitigasi bencana hidrometeorologi dengan mengusulkan peningkatan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna mengoptimalkan teknologi modifikasi cuaca.

Langkah strategis ini bertujuan menekan intensitas curah hujan ekstrem yang berisiko memicu bencana besar di berbagai wilayah Indonesia.

Baca juga:

Jalan DI Panjaitan Jakarta Banjir 50 Cm, Hanya Bisa Dilalui Satu Lajur

Teknologi Modifikasi Tekan Risiko Bencana

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menegaskan bahwa modernisasi peralatan dan program modifikasi cuaca merupakan prioritas utama.

Pemanfaatan teknologi ini dinilai efektif sebagai strategi mitigasi jangka pendek maupun panjang untuk meminimalkan dampak cuaca ekstrem, terutama saat terbentuknya siklon tropis yang sulit diprediksi.

“Komisi V sudah mendorong BMKG, apalagi jika siklonnya terbentuk sangat ekstrem. BMKG harus membuat langkah-langkah, ya pertama modifikasi cuaca ini. Karena paling tidak modifikasi cuaca bisa mengurangi hujan sampai 30 persen,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya, Senin (9/2).

Kolaborasi Lintas Sektoral Demi Zero Victim

Baca juga:

PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah

Menanggapi dukungan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, mengapresiasi keberpihakan DPR terhadap penguatan infrastruktur cuaca.

BMKG kini fokus memastikan informasi peringatan dini tersampaikan dengan cepat hingga ke level pemerintah daerah agar aksi penyelamatan bisa segera dilakukan.

“Semangat early warning to early action dan target zero victim ini ke depan terus dikuatkan. Semua pihak harus bergerak bersama, berkolaborasi, serta berkoordinasi antar Kementerian, Lembaga, dan juga pemerintah daerah,” tegas Andri Ramdhani.

#DPR #DPR RI #BMKG #BMKG Jabodetabek #Prakiraan Cuaca BMKG
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 20 November 2026: Warga Perlu Siapkan Payung
BMKG memprakirakan hujan ringan di sejumlah wilayah Jakarta pada Jumat. Simak kondisi cuaca, suhu udara, dan kecepatan angin.
Yusuf Abdillah - 37 menit lalu
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 20 November 2026: Warga Perlu Siapkan Payung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - 57 menit lalu
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Bagikan