Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai langkah Kemenhub dan Kemko PMK merupakan bentuk kebijakan yang tidak konsisten.
“Kebijakan ini tidak konsisten, semestinya soal mudik ini harus dibahas secara keseluruhan, baru kemudian diputuskan. Apakah ada mudik terbatas, atau boleh mudik dengan catatan-catatan,” kata Karyono, Selasa (30/3).
Baca Juga
Karyono menyatakan kebijakan pemerintah tentunya harus memiliki dasar yang diambil dari berbagai pertimbangan.
Semua dilakukan agar tidak ada perbedaan pandangan maupun kebijakan di setiap kementerian. Setiap pengambilan kebijakan harus mengedepankan pertimbangan dan menjadi keputusan bersama.
"Perbedaan kebijakan dalam satu pemerintahan akan berpengaruh dalam kepercayaan publik terhadap penanganan COVID-19,” ucap Karyono.
Baca Juga
Mudik Dilarang, DKI Pertimbangkan Berlakukan Surat Izin Keluar Masuk
Menurut Karyono, konflik kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 tidak pertama ini terjadi. Namun, terjadi sejak pertama kali penularan COVID-19 ditemukan.
Termasuk juga terkait larangan mudik pada tahun 2020 lalu, yang akhirnya juga menimbulkan pro dan kontra dan ketidaksinkronan kebijakan. (Knu)
