Larangan Beli Elpiji di Pengecer Dianggap ‘Melawan’ Kebijakan Prabowo, Bahlil Perlu Dievaluasi


Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)
MERAHPUTIH.COM - KONTROVERSI pembelian elpiji 3 kilogram di pasaran tengah mengemuka. Apalagi, kebijakan ini membuat keresahan di kalangan rakyat miskin dan para pengusaha kecil. Banyak kesulitan memasak karena tak bisa mendapat gas tabung 3 kg di pengecer.
Menurut Direktur Eksecutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie, kebijakan yang dicetuskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu seperti pembangkangan politik terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Kebijakannya memang jauh dari slogan dan visi Prabowo yang peduli rakyat kecil,” kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/2).
Jerry yang juga pengamat politik ini meyakini kebijakan yang melarang penjualan gas elpiji 3 kg di level pengecer bukan ide dan kebijakan Prabowo. “Ini sungguh bertentangan dengan komitmen Pak Prabowo,” katanya.
Baca juga:
Larangan Penjualan Gas 3 Kg Dipengecer Diklaim Politikus Gerindra Pangkas Rantai Ongkos Distribusi
Jerry menjelaskan menteri seharusnya jangan membuat gaduh dengan kebijakan yang kontroversial. “Menteri seharusnya jangan membuat kebijakan di luar kemauan Presiden Prabowo,” jelas Jerry.
Jerry meminta posisi Bahlil di kabinet pimpinan Presiden Prabowo ditinjau ulang. “Kalau sudah tak satu visi dengan Prabowo, step down saja alias mengundurkan diri. Begitu pula kalau sudah tak mampu dan tak berkompeten menjadi Menteri ESDM,” ujarnya.(knu)
Baca juga:
Prabowo Kasih Izin Pengecer Kembali Jual Gas Elpiji 3 Kg Tapi Ada Syaratnya
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur

Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'

Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung

Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan

Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi

Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun

Kader Golkar Adukan sejumlah Akun Medsos yang Ledek Bahlil ke Polisi

Legislator Soroti Kinerja Buruk Menteri Bahli di Tahun Pertama Prabowo Berkuasa
