Langkah Pemerintah Hadapi Risiko PHK di Tahun Ini

MerahPutih.com - Kondisi ekonomi Indonesia terkena imbas situasi global yang tidak pasti. Anggaran pemerintah pusat dan daerah akan didorong untuk menyerap produk dalam negeri guna mencegah risiko dari potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam jangka pendek.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan, dalam mencegah potensi PHK dalam jangka menengah, pemerintah akan mendorong perubahan struktural di industri hulu dan hilir, melalui perbaikan rantai pasok, Sumber Daya Manusia (SDM), menyelenggarakan riset dan pembangunan, serta mempermudah akses pasar.

Baca Juga:

PHK Massal Intai Indonesia, Cak Imin Dorong Pemerintah Atasi Gejolak Sosial

"Hal ini termasuk dengan mempercepat penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA), termasuk CEPA dengan Eropa dan beberapa pasar ekspor non tradisional lain," katanya.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa.

"Kerja sama government to government juga akan diperluas untuk program pekerja migran," katanya.

Adapun inklusi keuangan juga akan ditingkatkan melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Keahlian pekerja juga akan terus ditingkatkan dengan program upskilling dan reskilling seperti program kartu pra kerja," ucapnya.

Pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

"Apalagi dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang sudah memberi kewenangan bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa," katanya.

Dalam revisi yang sedang dimatangkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, cadangan devisa dalam negeri dapat berasal dari hasil ekspor produk manufaktur atau hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

"Kredit investasi dan kredit modal kerja, khususnya untuk mendorong agar hilirisasi bisa dilakukan, juga terus dipastikan ketersediaannya. Ini untuk memastikan sektor manufaktur bisa didorong oleh perbankan dalam negeri," ucapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap belanja negara pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp3.061,2 triliun tidak terkonsentrasi di kuartal akhir.

Ia memaparkan, akselerasi belanja negara utamanya dilakukan dengan menggunakan e-Katalog yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang atau jasa tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah.

Sri menyebutkan, belanja negara bisa memprioritaskan barang atau jasa yang diproduksi oleh industri dalam negeri . Di mana, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) saat ini menjadi kian penting untuk semakin memperkuat pemulihan ekonomi Indonesia.

"Pada tahun ini terdapat pelemahan berbagai negara di dunia, sehingga tentunya akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia," katanya. (Asp)

Baca Juga:

18 Ribu Karyawan Amazon Bakal Kena PHK di Awal 2023