Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga berharap isu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dapat dibahas dalam debat putaran ketiga 17 Maret 2019 mendatang.
Menurut Andy, UU No.1 tahun 1970 tentang K3 sudah terlalu usang dan perlu direvisi untuk mengikuti perkembangan zaman.
"Jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja harus menjadi slaah satu prioritas para kandidat untuk memperbaiki kesejahteraan para pekerja," kata Andy, Rabu (13/3).
Selain itu tentang kebebasan berserikat untuk para pekerja atau buruh juga harus dibahas, karena selama ini masih banyak buruh atau pekerja di Indonesia yang dilarang berserikat. "Bahkan mereka ada yang di PHK karena membentuk organisasi buruh atau pekerja," kata dia.
Dia mengemukakan Indonesia telah memiliki UU No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun sampai sekarang belum ada aturan turunannya, terutama dalam penerapan sanksi atas perusahaan yang melarang pekerjanya berserikat.
Selain itu, pemberdayaan lembaga tripartit Ketenagakerjaan juga perlu diefektifkan, terutama didaerah kota/kabupaten, agar permasalahan ketenagakerjaan dapat ditangani dengan baik. "Saat ini 30 persen kota/kabupaten belum memiliki lembaga tripartit ketenagakerjaan," beber Andy dikutip Antara.
Dia menambahkan saat ini permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia, bertitik tolak pada rendahnya kesejahteraan dan pekerjaan layak yang masih jauh dari harapan. "Buruh atau pekerja di Indonesia mengharapkan pasca Pemilu Legislatif dan Presiden ada perbaikan kondisi kehidupan dan kesejahteraan," lanjut dia.
Dugaan kerugian negara untuk dua proyek pembangunan IPDN Iainnya adalah provek pembangunan Kampus IPDN di Agam, Sumatera Barat sekitar Rp34,8 miliar dan proyek pembangunan Kampus IPDN di Rokan Hilir Riau sekitar Rp22,11 miliar.
Total dugaan kerugian negara untuk pembangunan empat gedung kampus IPDN tersebut adalah sekitar Rp77,48 miliar. (*)
