Kuota Warga Ikut Upacara HUT RI di IKN Dibatasi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Agustus 2024
Kuota Warga Ikut Upacara HUT RI di IKN Dibatasi

Istana Garuda di IKN. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Upacara Peringatan HUT Ke-79 RI bakal digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal hadir di IKN.

Pemerintah juga membuka kesempatan bagi masyarakat lokal Kalimantan Timur untuk turut serta dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sudah diakomodir kok, terutama untuk tokoh masyarakat dan warga sekitar IKN,” ujar Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan di Ibu Kota Nusantara, Jumat (9/8).

Ia memaparkan, dari hasil koordinasi dengan Sekretariat Presiden (Setpres), pihaknya merinci kuota yang telah disediakan bagi tokoh masyarakat maupun masyarakat umum lainnya.

Baca juga:

Pembebasan Lahan di IKN Masih Belum Rampung Jelang HUT RI



"Sekitar 400 kuota telah dialokasikan untuk tokoh masyarakat di seluruh Kalimantan Timur, baik untuk upacara pengibaran bendera pada pagi hari maupun penurunan bendera di sore hari,” jelasnya.

Khusus untuk warga sekitar IKN, khususnya di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), disediakan 500 kuota untuk setiap sesi.

Firdaus mengakui, jumlah kuota yang disediakan terbatas. Hal ini dikarenakan kondisi IKN yang masih dalam tahap pembangunan dan agar suasana terjaga secara kondusif

“Akses ke IKN saat ini masih terbatas dan ada beberapa titik yang belum bisa diakses publik karena alasan keamanan dan keselamatan. Jadi, untuk sementara waktu, jumlah peserta harus dibatasi,” katanya.

Baca juga:

HUT RI di IKN, DPR: Jangan Sampai Dianggap Pemborosan

Bagi masyarakat yang tidak berkesempatan hadir langsung, pemerintah telah menyiapkan alternatif berupa siaran langsung atau live streaming.

“Nanti akan ada beberapa titik di Kalimantan Timur yang akan menyiarkan langsung upacara peringatan HUT RI IKN. Selain itu, masyarakat juga bisa menyaksikannya melalui platform digital seperti YouTube maupun televisi,” tambah Firdaus.

Pemerintah daerah di Kalimantan Timur juga turut mendukung upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perayaan HUT RI di IKN dengan menyediakan fasilitas berupa layar besar di beberapa titik strategis agar masyarakat dapat menyaksikan bersama-sama.

"Meskipun akses ke IKN masih terbatas, pemerintah telah berupaya mengakomodir keinginan masyarakat untuk ikut merayakan momen bersejarah ini," tegas Firdaus.

Baca juga:

Fungsi Pusat Komando di IKN

Sementara itu, sebanyak 70 bus untuk dukungan operasional peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke- 79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. (*)

#IKN Nusantara #Ibu Kota Nusantara #HUT RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Tahun 2025 sapi kurban dari Presiden Prabowo jenis Simental dengan bobot sekitar satu ton. Untuk Idul Adha tahun ini jenis limosin beratnya 950 kilogram
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Mei 2026
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Indonesia
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Pembangunan IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Indonesia
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Putusan MK, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tahapan pemindahan ibu kota.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Putusan MK soal status DKJ tidak menghentikan pembangunan IKN. IKN diarahkan sebagai pusat pemerintahan strategis dan green capital Indonesia.
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Komisi II DPR menyebutkan, bahwa keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN harus sesuai keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Status Jakarta sebagai ibu kota negara dinyatakan masih berlaku hingga pemerintah secara resmi menerbitkan keputusan presiden mengenai perpindahan ibu kota ke Nusantara.
Dwi Astarini - Rabu, 13 Mei 2026
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Indonesia
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
“Mungkin pada 2028 kita akan menyaksikan gedung legislatif dan yudikatif dengan kemegahan yang sama. Kita tunggu dua tahun ke depan,” kata Muzani.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
Indonesia
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 April 2026
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
Bagikan