Kubu Jokowi Tidak Terima Maju Mundur Kenaikan Premium Dikaitkan ke Pilpres

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 11 Oktober 2018
Kubu Jokowi Tidak Terima Maju Mundur Kenaikan Premium Dikaitkan ke Pilpres

Ilustrasi SPBU. (ANT)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun tidak terima kubu oposisi terus mengaitkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda kenaikan harga BBM subsidi jenis Premium dengan Pilpres 2019.

Menurut Misbakhun, kritik yang dilancarkan oposisi terkait penundaan kenaikan BBM sangat naif karena tidak lagi menyentuh subtansi masalah. Dia menduga kubu oposisi kehabisan akal untuk mengusung program demi menarik suara, sehingga lebih sibuk mengkritik pemerintah.

"Hampir semua isu dijadikan komoditas bahan kritik tanpa memperhatikan lagi subtansi kritiknya. Mereka miskin konsep dan dangkal dalam membangun narasi program. Akibatnya semua dijadikan bahan kritik dan polemik di ruang publik karena kehilangan narasi besar membangun negara," kata Misbakhun melalui keterangan persnya, Kamis (11/10).

Ilustrasi

Anggota Komisi XI DPR itu berpendapat penundaan lebih kepada karena pemerintah melihat kenaikan dolar dan harga minyak masih bisa ditangani tanpa harus mengurangi subsidi premium.

"Ini juga menunjukkan komitmen politik ekonomi Bapak Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa semua harga kebutuhan pokok rakyat tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat," ujar dia.

Jadi, kata Misbakhun, sangat tidak beralasan jika pihak oposisi mengaitkan penundaan kenaikan BBM dengan pilpres atau takut elektabilitas Jokowi anjlok.

"Hasil survey dari hari ke hari menunjukkan makin kuatnya posisi Pak Jokowi sebagai presiden pilihan rakyat sehingga kami tidak khawatir atas elektabilitas Pak Jokowi saat ini," tutur dia.

misbakhun
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun (Foto: fraksigolkar.or.id)

Justru, lanjut Misbakhun, tim Jokowi akan lebih berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan karena rawan dijadikan gorengan politik.

"Kami harus hati-hati dalam mengambil kebijakan karena rawan dijadikan gorengan politik oleh pihak capres lainnya karena hampir semua isu dijadikan komoditas bahan kritik tanpa memperhatikan lagi subtansi kritiknya," tukas mantan kader PKS itu. (fdi)

#Harga BBM #Premium #Kenaikan Harga Premium #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
11 Provinsi Alami Gangguan Pasokan BBM, Bahlih Perintahkan Pertamina Gandakan Kapal
Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan telah menerima laporan dari Pertamina ihwal kendala distribusi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
11 Provinsi Alami Gangguan Pasokan BBM, Bahlih Perintahkan Pertamina Gandakan Kapal
Indonesia
Antrean Panjang Beli BBM Terjadi di Pontianak, Pertamina Didesak Segera Bertindak
Ketersediaan stok perlu dijaga agar keterlambatan pengiriman di satu wilayah tidak memicu persoalan pasokan di wilayah lain.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Antrean Panjang Beli BBM Terjadi di Pontianak, Pertamina Didesak Segera Bertindak
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Indonesia
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
PSI bongkar isi obrolan pertemuan makan malam Jokowi dan Prabowo di Kertanegara saat sidang MK perkara ijazah SMA Wapres Gibran
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
Bagikan