Kuasai Basis Massa di Provinsi Ini, Jokowi-Ma'ruf Menang Mutlak dari Prabowo-Sandi

Merahputih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyatakan hasil internal dan lembaga independen justru menunjukkan keunggulan paslon nomor 01.

Sekertaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan, dari lembaga-lembaga independen, termasuk survei internal sekalipun mereka unggul.

"Hal itu menunjukkan bahwa rakyat memberikan dukungan bagi Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, dengan angka dan selisih yang cukup jauh dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi," kata Hasto di Jakarta, Rabu (17/4).

Hasto mengatakan basis PDIP otomatis menjadi lumbung suara bagi Jokowi di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Utara, dan Kalimantan. Hasto menyebut tren data yang masuk sudah stabil.

"Sehingga yang menang mutlak itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Yogya, dan di luar dugaan juga Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung. Ini untuk Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin," jelas Hasto.

Sekjen PDIP ini mengatakan Jokowi-Ma'ruf unggul di Bali dengan perolehan lebih dari 95 persen suara. "Ya kalau seperti Bali otomatis di atas 95 persen, tapi semua nanti kami lihat kembali. Jateng top, Jakarta juga menang, NTT juga menang, Papua juga menang," tuturnya.

Di sisi lain, untuk PDIP, Hasto menyatakan partai berlambang banteng moncong putih itu meraih 23-25 persen suara berdasarkan exit poll. Hasto menegaskan pihaknya selalu bekerja dengan keyakinan.

"Kami hanya bekerja dengan keyakinan, kami menggerakkan seluruh kekuatan terotorial kami. Kami mengunci telinga kami, karena buat kami lebih baik bekerja daripada kami diganggu oleh berbagai hoaks dan fitnah. Maka itulah yang menjadi keyakinan bahwa apapun kekuatan teritorial itu memegang peran kunci," ujar Hasto.

Hasto mengimbau untuk tidak saling klaim keunggulan karena yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil pemilu adalah KPU. Namun, Hasto mengaku tak khawatir dengan klaim sepihak tersebut.

"Untuk itu sebaiknya kita tidak saling klaim, karena nanti KPU yang memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan politik berdasarkan rekapitulasi manual," ujar Hasto.

"Jadi terhadap klaim sepihak kami tidak khawatir, karena 2014 pun dulu juga terjadi. Bahkan sampai ada lembaga-lembaga survei yang kemudian mendapatkan sebuah sanksi karena ketidakmampuan mempertanggungjawabkan metodologi itu," imbuhnya. (Knu)