Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) akan melakukan kajian apakah kabar rencana kepulangan Imam besar FPI Rizieq Shihab ke Indonesia terkait dengan politik. Sehingga, bukan hanya mengenai persoalan hukum saja.
"Tapi ada unsur politiknya dan lain-lain. Jadi kita akan mengkaji dulu soal itu," kata Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Strategis pada KSP, Jaleswari Pramodharwardani di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (11/7).
BACA JUGA: Pulangkan Habib Rizieq Masuk Agenda Rekonsiliasi, Ini Reaksi PDIP dan PKB
Namun demikian, Jaleswari menjelaskan pemerintah akan mengkaji pulangnya Imam besar FPI itu baik dari sisi hukum maupun politis.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah Indonesia tidak melarang Rizieq pulang.
Wapres menyebut Rizieq memiliki kendala untuk pulang dari Arab Saudi. Namun kendala itu bukan berasal dari pemerintah Indonesia.
"Nggak, pemerintah silakan saja. Pemerintah tidak berhak melarang warga negara ke Tanah Air," ujar JK Rabu (1/7).
BACA JUGA: Pulangkan Habib Rizieq Masuk Agenda Rekonsiliasi, Ini Reaksi PDIP dan PKB
Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo dan Jokowi adalah pemulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan pembebasan para tokoh yang ditahan Kepolisian.
"Ya keseluruhan, bukan hanya itu (pemulangan Rizieq), kan beberapa waktu lalu banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Muzani, Selasa (9/7). (*)
