Kronologi Tertundanya Acara Tahunan 'Bulan Film Nasional' dari Kineforum-DKJ

BANYAK penggemar film kecewa ketika Kineforum mengumumkan penundaan acara tahunan Kineforum-DKJ untuk Bulan Film Nasional (BFN). Dalam keterangan resmi yang diterima Merahputih.com pada Kamis (30/3), Komiter Film DKJ harus mengumumkan penundaan BFN setelah pertemuan dengan pihak Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (UP PKJ TIM), Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI, dan Jakarta Propertindo (Jakpro).

Baca juga:

DKJ Umumkan Pemenang Sayembara Naskah Teater (Rawayan Awards) 2022

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh kineforum (@kineforum)

“Hal ini sungguh memprihatikan dan merupakan gunung es dari masalah tatakelola Taman Ismail Marzuki (TIM) yang bisa berdampak pada ekosistem kesenian lebih luas yang terpaut dengan pusat kesenian Jakarta ini,” tulis Kineforum dalam keterangan resminya.

Berikut adalah beberapa poin yang ditulis oleh pihak Kineforum yang patut diperhatikan oleh para pengampu kepentingan film dan juga pemangku kepentingan TIM secara umum:

1. Batalnya BFN 2023 adalah karena terjadi deadlock tentang penggunaan ruang putar Kineforum untuk program ini. Sejak awal tahun 2023, Komite Film dan Kineforum telah memastikan bahwa BFN 2023 akan dilaksanakan di ruang putar Kineforum, TIM, pada 25 Maret - 2 April 2023.

Pada 10 Maret, Kineforum telah mengunggah teaser BFN 2023 di akun IG Kineforum berupa info tanggal acara dan draft poster acara. Programmer Kineforum telah merancang pemutaran 15-20 film pendek, dokumenter, dan film panjang untuk BFN 2023.

Pihak Jakarta Propertindo (Jakpro) pada 16 Maret 2023 menginformasikan kepada Kineforum bahwa penggunaan ruang di TIM yang di bawah pengelolaan Jakpro, termasuk Kineforum, melalui tiga skema:

a. Membayar uang sewa,

b. Menerapkan sistem bagi-hasil/profit sharing,

c. Pihak Disbud DKI mengeluarkan surat rekomendasi untuk subsidi penggunaan ruang yang dimaksud.

Baik Kineforum-DKJ, UP PKJ TIM, maupun Disbud DKI tidak bisa menerapkan ketiga opsi tersebut, tersebab hal-hal yang akan dirinci dalam poin setelah ini.

2. Pihak Kineforum, DKJ, dan UP PKJ TIM tidak bisa menerapkan opsi pembayaran uang sewa untuk program-program yang telah diajukan melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dari APBD Jakarta. Pada saat Komite Film DKJ mengajukan anggaran program Kineforum bersama program DKJ untuk periode 2023 pada semester kedua 2022, tidak ada pengajuan dana sewa ruangan di Taman Ismail Marzuki.

Mengingat pengajuan anggaran ini telah memiliki SK, maka pengajuan dan struktur RAB ini telah memiliki kekuatan hukum. Ditambah, secara de facto penggunaan ruang putar Kineforum yang mencakup dua studio pemutaran, satu ruang serbaguna, dan satu serambi terbuka, selama 2022 setelah masa aktivasi Taman Ismail Marzuki tidak pernah dikenakan uang sewa.

Baca juga:

Pidato Kebudayaan DKJ 2022, Pentingnya 'Lumbung' Bagi Kesenian

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Dewan Kesenian Jakarta (@jakartscouncil)

3. Selama 2022, pembicaraan dan advokasi intensif DKJ-Akademi Jakarta-IKJ dengan pihak Disbud DKI, UP PKJ TIM, dan Jakpro, ruang putar Kineforum dan ruang latihan di gedung Trisno Soemardjo bersama masjid Amir Hamzah dipresentasikan sebagai ruang layanan publik yang tidak dikenai biaya sewa ruangan bagi pengguna yang dikurasi oleh DKJ.

Ketika ternyata pihak Jakpro memberi opsi berbasis asumsi adanya uang sewa diterapkan pada program Kineforum, Komite Film berasumsi ada yang berubah dalam kebijakan penggunaan ruang di TIM dari praktik dan pembicaraan selama 2022.

4. Pihak Kineforum, DKJ, dan UP PKJ TIM tidak bisa menerapkan opsi bagi-hasil/profit sharing untuk program-program yang telah diajukan melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dari APBD Jakarta. Seluruh program yang dirancang, diinkubasi, dan diampu oleh DKJ sama seperti seluruh program UP PKJ TIM, yaitu kegiatan non-profit.

Kegiatan dan program kesenian yang didanai oleh APBD di PKJ TIM secara prinsipal tidak dibolehkan menarik keuntungan, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut lazimnya tidak menerapkan penarikan uang dari penjualan tiket dan semacamnya. Maka, tidak mungkin terjadi mekanisme profit-sharing dalam kegiatan-kegiatan ini.

5. Pihak Disbud DKI belum bisa menerapkan opsi surat rekomendasi subsidi penggunaan ruang di TIM, mengingat Pergub Subsidi yang telah digodok sejak 2022 belum dikeluarkan.

Apabila surat rekomendasi diberikan, maka subsidi penggunaan ruang akan dianggap hutang Pemprov DKI/Disbud DKI kepada Jakpro. DKJ bisa memahami bahwa hal ini bukan opsi yang baik bagi Disbud DKI selama Pergub tentang subsidi belum dikeluarkan.

6. Sebagai pertimbangan, program Kineforum (termasuk kegiatan BHN setiap Maret) adalah salah satu program yang telah dimandatkan sebagai program unggulan yang membangun citra kawasan Taman Ismail Marzuki, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur 1007/tahun 2022 mengenai Pengelolaan PKJ TIM.

Mandat ini mengimplikasikan arahan agar program-program yang telah tercantum secara jelas di KepGub tersebut dapat difasilitasi semua pihak agar selalu terlaksana.

7. Dengan demikian, saat ini sedang terjadi deadlock mengenai penggunaan ruang di Taman Ismail Marzuki. Program BFN adalah salah satu program DKJ yang seharusnya terlaksana pada awal tahun, karena waktu pelaksanaannya terkait dengan Hari Film Nasional pada 30 Maret setiap tahun.

Akibat deadlock ini, untuk pertama kalinya sejak dicanangkan pada Maret 2006 dengan nama Sejarah Adalah Sekarang, kegiatan yang merupakan bagian dari hajatan nasional dunia perfilman Indonesia ini harus dibatalkan.

Pengunduran ke bulan lain, tentu saja akan menghilangkan esensi hajatan nasional perfilman tersebut. Apabila deadlock ini berlanjut, maka kegiatan dan program lain yang diampu oleh DKJ, Akademi Jakarta, IKJ, maupun UP PKJ TIM sendiri (misalnya kegiatan di Planetarium) akan terancam mengalami masalah serupa dalam hal penggunaan ruang di Taman Ismail Marzuki. (far)

Baca juga:

IMAJITARI 2022 Hadirkan Film Tari dari Berbagai Penjuru Dunia di Kineforum