Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Bangkalan almarhum Fuad Amin sebagai tersangka meski sudah meninggal. Fuad Amin ditetapkan sebagai tersangka suap fasilitas Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Jawa Barat.
Penetapan tersebut berdasarkan pengembangan perkara sebelumnya. Namun karena Fuad Amin sudah meninggal, maka status pidananya otomatis digugurkan.
Baca Juga:
KPK Tetapkan Kepala BPJN XII Tersangka Suap Proyek Jalan di Kaltim
"KPK akan mengacu pada Pasal 77 KUHP yang mengatur bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/10).
Selain itu, kata Basaria, pihaknya juga berpedoman pada Pasal 33 UU Pemberantasan Korupsi. Sehingga, lembaga antirasuah hanya fokus menangani perkara yang melibatkan empat tersangka lainnya.
Empat tersangka tersebut yakni mantan Kepala Lapas Klas I Sukamiskin Bandung Wahid Husein, Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Deddy Handoko, Direktur Utama PT Glory Karsa Abadi Rahadian Azhar, dan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
Baca Juga:
KPK Tetapkan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin Tersangka Suap
Dalam perkara ini, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo ini menduga Wawan memberikan suap berupa Mobil Toyota Kijang Innova Reborn G Luxury dan uang Rp 75 juta kepada Deddy Handoko.
Semantara, Wahid Husein diduga menerima gratifikasi berupa dua unit mobil, yakni Toyota Landcruiser Hartop dan Jeep saat menjabat Kalapas Sukamiskin. Sedangkan Rahadian diduga memberi Mistsubishi Pajero Sport kepada Wahid Husein pada 28 Juni 2018.
Atas perbuatannya, Wahid dan Deddy dijerat suap dan gratifikasi, karenanya diduga melanggar Pasal huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sedangkan untuk Wawan dan Fuad Amin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara Rahadian Azhar diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi. (Pon)
Baca Juga:
