KPK Tetapkan 2 Anggota DPR Tersangka Kasus CSR BI
Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).
Adapun penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 52 dan 53.
Namun, Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu belum bisa menyampaikan detail identitas dua tersangka yang disinyalir merupakan anggota DPR RI.
“CSR BI apakah Sprindik untuk dua tersangka ini sudah ada? Jawabannya sudah,” kata Asep di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/8) malam.
Baca juga:
KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera
Asep menuturkan, informasi lebih detail akan disampaikan oleh Jubir KPK Budi Prasetyo. Ia hanya menegaskan sudah ada dua tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini.
“Nanti itu dijelaskan lebih lengkap oleh Mas Jubir, tapi yang jelas sudah ada tersangka,” ujarnya.
“Kami juga sedang mendalami untuk yang lainnya, kedua belah pihak, yang BI dan pihak dari legislatornya. Yang sudah ada dan sudah firm itu dua. Yang lainnya kita akan dalami,” lanjut Asep.
Baca juga:
Untuk diketahui, legislator Senayan yang kerap diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI adalah Anggota DPR Fraksi NasDem Satori dan Anggota DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan.
Selain Satori dan Heri Gunawan, penyidik KPK juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terutama dari pihak yayasan yang digunakan tersangka untuk menerima dana CSR. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Momen Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK
Bupati Ponorogo dan Anak Buahnya Tiba di KPK, Enggan Komentar soal Promosi Jabatan
Gubernur Riau masih Terlibat Kasus Korupsi meski sudah Diingatkan, Pemerintah Buka Wacana Evaluasi Sistem Pengawasan
KPK Ungkap OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi dan Promosi Jabatan
KPK Tangkap Bupati Ponorogo
KPK Amankan Dokumen dan CCTV Usai Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
KPK Duga Legislator NasDem Satori Terima Duit Selain CSR BI-OJK, Dipakai Buat Beli Mobil
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal