Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menilai kasus penerimaan suap yang diduga dilakukan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman tergolong nekat.
"Kami sendiri juga bingung, nekat banget itu bupati. Masih posisinya selesai praperadilan kemudian baru juga selesai kami serahkan ke kejaksaan dan posisi di sana juga sedang dilakukan penyelidikan, tetapi masih nekat," kata Basaria seperti dikutip dari Antara di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/10).
KPK telah menetapkan lima orang tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi suap penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Nganjuk terkait dengan perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.
Diduga sebagai penerima, yaitu Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, dan Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi.
Sementara diduga sebagai pemberi, yakni Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto.
Diduga pemberian uang kepada Taufiqurrahman melalui beberapa orang kepercayaannya terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.
Total uang yang diamankan sebagai barang bukti senilai Rp 298.020.000 yang berasal dari Ibnu Hajar sejumlah Rp 149.120.000 dan Suwandi sejumlah Rp 148.900.000.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Taufiqurrahman pada Rabu (25/10) saat hendak meninggalkan hotel di kawasan Jakarta Pusat.
Diketahui Bupati Nganjuk juga sempat menghadiri acara 'Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Seluruh Indonesia' di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).
Presiden Joko Widodo saat itu meminta agar para kepala daerah tidak perlu takut OTT asal tidak mengambil uang negara. Presiden Joko Widodo juga menyatakan akan menerbitkan peraturan presiden untuk membangun sistem e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. (*)
