Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) meminta Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi yang diajukan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.
Syafruddin mengajukan kasasi terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukumannya dalam perkara terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Dalam putusan pengadilan tinggi, hukuman Syafruddin diperberat dari 13 tahun menjadi 15 tahun penjara.
Baca Juga: KPK: Kasus BLBI Sjamsul Nursalim Belum Daluarsa
"Penuntut Umum KPK meminta pada Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini untuk menolak Kasasi yang diajukan oleh pihak terdakwa tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (8/7).
Febri mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu putusan Kasasi dari MA untuk terdakwa Syafruddin. Sebab, masa penahanan Syafruddin akan berakhir pada Selasa 9 Juli 2019 besok.
"Sesuai dengan jadwal yang ada, besok Selasa, 9 Juli 2019 merupakan hari terakhir masa penahanan terhadap terdakwa di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung," ucapnya.
Lembaga antirasuah, kata Febri, percaya dengan independensi dan imparsialitas pengadilan dalam memutus perkara ini. "Kami yakin kasus BLBI yang menjadi perhatian publik ini diproses dengan sangat hati-hati, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga rangkaian tahapan di persidangan," ujarnya.
Menurut Febri, kasus BLBI merupakan salah satu perkara yang menjadi fokus KPK. Saat ini, KPK juga sedang melakukan penyidikan terkait kasus BLBI dengan dua orang tersangka, yaitu Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.
"Kasus dengan dugaan kerugian negara Rp4,58 triliun ini merupakan salah satu perkara yang menjadi fokus KPK," imbuh Febri.
Baca Juga: Kasus BLBI, KPK Dalami Peran Eks Menko Perekonomian Dorodjatun
Sebelumnya, KPK telah menerima putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam perkara ini. Menurut Febri putusan tersebut telah mengakomodir seluruh argumentasi KPK dan fakta yang muncul di sidang sehingga KPK tidak mengajukan kasasi.
"Namun, karena pihak terdakwa mengajukan kasasi maka KPK menghadapinya dengan menyampaikan kontra memori kasasi tertanggal 18 Februari 2019," pungkas Febri. (Pon)
