Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta partai politik untuk terbuka dalam hal pengelolaan keuangan. Tak hanya terbuka mengenai sumber pemasukan, tetapi partai politik juga harus terbuka mengenai pengeluaran.
Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyatakan, selama pengelolaan keuangannya terbuka, KPK tidak akan mempersoalkan sumber dana partai politik yang berasal dari kader, simpatisan, masyakarat, maupun pengusaha.
"Kita ingin pendanaan ini transparan dan akuntabel. Kuncinya transparan. Kalau pengusaha sumbang boleh saja. Terbuka saja bilang. Supaya orang bisa akses. Yang masalah kalau yang di belakang pintu," kata Pahala Nainggolan, Senin (25/6).
Pahala menilai transparansi ini menjadi hal penting lantaran partai-partai politik kerap mengeluhkan tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan roda organisasi. Sementara saat menggelar Munas, partai politik tak ragu mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah.
"Kelihatannya ada yang tidak nyambung. Kalau ketemu kita (KPK), miskin semua tapi kalau Munas paten banget. Berarti kan ada fundrising yang tidak dipublikasikan. Untuk itu kita dorong keterbukaan atau transparasi keuangan parpol. Kita ingin lihat pemasukan dari mana saja dan pengeluarannya buat apa saja," ujarnya.
Menurut dia, transparansi ini juga menjadi salah satu poin rekomendasi hasil kajian KPK mengenai dana parpol. Berdasar hasil kajian itu, KPK mengusulkan alokasi bantuan dana parpol dari pemerintah meningkat seiring dengan peningkatan transparansi keuangan parpol.
"(Transparansi) Ini kita yakin yang paling berat. Supaya terbuka berapa pemasukan dan pengeluaran ya supaya lebih jelas," katanya.
Pahala tak menjelaskan secara rinci berapa biaya yang dibutuhkan parpol untuk mendanai kegiatan pendidikan politik, rekrutmen dan kontestasi politik karena nilainya bervariasi. Namun, berdasar kajian yang dilakukan, kata Pahala, biaya yang paling besar untuk mengikuti kontestasi politik adalah mahar dan saksi di tempat pemungutan suara.
"Bukan biaya kampanye yang besar. Yang besar itu mahar dan yang kedua itu barulah biaya saksi di TPS," jelas dia.
Selama ini, lanjut dia, kandidat yang menanggung seluruh biaya kontestasi. Pola ini menurutnya tidak sehat karena akibatnya kandidat mencari sumber-sumber dana dari manapun termasuk dengan cara ilegal.
"Harusnya partai punya duit cukup jadi tidak perlu minta mahar. Kalau punya duit cukup tidak perlu undang orang, kadernya sendiri saja dimajuin. Termasuk misalnya saksi di TPS. Saksi di TPS kan semuanya kader partai tapi minta dibayar juga transportasi dan lainnya," tuturnya.
Karena itu, menurut Pahala jika parpol memiliki kekuatan finansial dan mempunyai sumber pendanaan resmi maka biaya mahar dan saksi di tempat pemungutan suara tersebut bisa dihilangkan.
"Itu yang kita dorong, makanya kalau partai mau fundrising bagus. Tapi terbuka, supaya jangan dibebankan ke kandidat kalau kandidat yang dibebankan susah," pungkasnya. (Pon)
