KPK Cegah 4 Orang Keluar Negeri Terkait Kasus Korupsi LPEI

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya memerlukan kehadiran para pihak sebagai saksi yang diduga mengetahui adanya dugaan korupsi di LPEI.

"KPK ajukan cegah pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI agar tetap berada di wilayah Indonesia selama enam bulan ke depan," kata Ali dalam keterangannya dikutip Rabu (22/5).

Baca juga:KPK Tingkat Status Perkara Dugaan Korupsi di LPEI ke Penyidikan

Ali menjelaskan bahwa empat orang yang dicegah untuk bepergian ke luar negeri merupakan penyelenggara negara dan pihak swasta.

Empat orang yang dicegah yakni, Muhammad Pradithya, Kepala Departemen Pembiayaan 3 Divisi Pembiayaan II pada LPEI; Arif Setiawan, Direktur Pelaksana 4 LPEI; Jimmy Masrin, Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy; dan Newin Nugroho, Direktur Utama PT Petro Energy.

"Kaitan dibutuhkannya keterangan para pihak dimaksud untuk memberikan keterangan di hadapan tim penyidik, perlu kami ingatkan agar bersikap kooperatif," ungkapnya.

KPK sebelumnya mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor dari LPEI ke sejumlah perusahaan pada 19 Maret 2024.

Baca juga:KPK Temukan 6 Perusahaan Terlibat Fraud Kasus Dugaan Korupsi LPEI

Hal itu disampaikan satu hari setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin 18 Maret 2024.

Dalam perkara ini, KPK menemukan penyimpangan yang dilakukan komite pembiayaan di LPEI dalam penyaluran kredit ekspor yang diduga merugikan negara Rp766 miliar.

KPK menduga salah satu perusahaan yang terlibat berinisial PT PE. Perusahaan yang bergerak di distribusi bahan bakar minyak itu diduga menerima pinjaman sebesar 22 juta dolar Amerika Serikat (AS) dan Rp600 miliar pada periode 2015-2017. (Pon)