Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pro-kontra full day school sebaiknya jangan sampai menimbulkan kegaduhan politik baru. Masing-masing pihak diharapkan bisa duduk bersama dan mencari jalan tengah yang saling memuaskan.
Sebagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan, maka eloknya seluruh pihak dapat menyikapi persoalan full day school dengan tenang dan kepala dingin.
"Mari tanggapi persoalan ini dengan kepala dingin, jangan persoalan ini sampai memecah belah ormas dan komponen masyarakat," ujar Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy dalam acara Seminar Pencegahan Radikalisme Berbasis Agama yang dihadiri ribuan guru madrasah, di Semarang, Sabtu (12/8).
Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, mengatakan sesungguhnya Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan bahwa kebijakan yang awalnya diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak wajib dilaksanakan, dan dalam waktu dekat akan digantikan oleh Peraturan Presiden.
"Ini penting dipahami supaya tidak ada upaya-upaya menjadikan ini untuk kontestasi atau berwacana berlebihan," kata Romi.
Romahurmuziy meminta seluruh pihak tidak bersitegang atas persoalan ini. Dia meyakini Presiden Jokowi sangat akomodatif dan akan mendengar seluruh masukan dari berbagai elemen berkaitan masalah ini.
"Permendikbud ini akan dievaluasi menjadi Perpres dengan melibatkan Kementerian Agama. Ini pasti akan selesai dalam waktu tidak terlalu lama, dan sekarang yang terpenting pendidikan karakter siswa," jelas dia.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayan Muhadjir Effendy menerbitkan peraturan "full day school" melalui Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini, sekolah diwajibkan berlangsung delapan jam dalam sehari selama lima hari dalam sepekan.
Aturan ini dinilai sejumlah pihak belum siap diimplementasikan seluruh sekolah. Ada pula yang memandang aturan ini bertentangan dengan pendidikan diniyah Salah satu pihak yang menentang keras kebijakan ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa.(*)
Sumber: ANTARA
