Konflik Rusia-Ukraina Memuncak, Pemerintah Diminta Segera Evakuasi WNI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 24 Februari 2022
Konflik Rusia-Ukraina Memuncak, Pemerintah Diminta Segera Evakuasi WNI

Tank bergerak ke kota, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan operasi militer di Ukraina timur, di Mariupol, 24 Februari 2022. (ANTARA/Reuters/Carlos Barria/as)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah ledakan terjadi di Ibu Kota Ukraina, Kiev dan di Kota Kharkiv tak lama usai Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer khusus ke wilayah Donbas.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah Indonesia segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Ukraina.

“Mengingat eskalasi konflik Rusia dan Ukraina yang semakin meningkat, demi pertimbangan kemanusiaan, kami meminta pemerintah RI untuk segera mengevakuasi saudara-saudara kita yang masih berada di wilayah Ukraina,” kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2).

Baca Juga:

Ukraina Tutup Wilayah Udara bagi Penerbangan Sipil

Isyana menambahkan, dalam situasi peperangan, siapa pun bisa menjadi korban. Karena itu, potensi ancaman terburuk yakni jatuhnya korban dari WNI harus dihindari sedini mungkin.

“Kita tidak bisa lagi menunda-nunda pemulangan WNI, situasi semakin genting, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan saudara-saudara kita di sana. KBRI di Kiev harus proaktif memulangkan para WNI,” ujarnya.

Baca Juga:

Rusia Serang Ukraina, PM Inggris: Kami Tidak Akan Berdiam Diri

Terkait konflik itu sendiri, senada dengan Presiden Jokowi, PSI menyatakan semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan berkontribusi pada perdamaian.

Dari data Kementerian Luar Negeri yang dirilis pekan lalu, setidaknya 138 WNI masih berada di Ukraina saat ini.

Rentetan ledakan di dua kota terbesar di Ukraina itu terjadi setelah Presiden Rusia,Vladimir Putin, mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina Timur, Donetsk dan Luhansk.

Selain itu, ledakan juga terdengar di Provinsi Belgorod, Rusia, yang berbatasan dengan Ukraina. (Pon)

Baca Juga:

Rusia Menyerang, Presiden Ukraina Berlakukan Dekrit Status Darurat

#Ukraina #Konflik Ukraina #Rusia #PSI #WNI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
75 WNI Berhasil Kabur dari Markas Perusahaan Judol Myanmar, 20 Orang Sukses Menyeberang ke Thailand
Kompleks KK Park dikenal sebagai salah satu kawasan yang dikelola kelompok Border Guard Force (BGF) dan menjadi lokasi aktivitas scam/judi online di Myanmar.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
75 WNI Berhasil Kabur dari Markas Perusahaan Judol Myanmar, 20 Orang Sukses Menyeberang ke Thailand
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Indonesia
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Menyatakan siap kerja keras untuk PSI.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Indonesia
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Jokowi menilai mereka yang bergabung ke PSI kemungkinan melihat masa depan cerah PSI atau merasa cocok dengan suasananya.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Siswa sekolah di Jakarta Timur mengeluhkan soal menu MBG yang bau. Dewan PSI pun meminta SPPG dievaluasi.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Bagikan