Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Konflik Rusia-Ukraina Memuncak, Pemerintah Diminta Segera Evakuasi WNI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 24 Februari 2022
Konflik Rusia-Ukraina Memuncak, Pemerintah Diminta Segera Evakuasi WNI

Tank bergerak ke kota, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan operasi militer di Ukraina timur, di Mariupol, 24 Februari 2022. (ANTARA/Reuters/Carlos Barria/as)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah ledakan terjadi di Ibu Kota Ukraina, Kiev dan di Kota Kharkiv tak lama usai Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer khusus ke wilayah Donbas.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah Indonesia segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Ukraina.

“Mengingat eskalasi konflik Rusia dan Ukraina yang semakin meningkat, demi pertimbangan kemanusiaan, kami meminta pemerintah RI untuk segera mengevakuasi saudara-saudara kita yang masih berada di wilayah Ukraina,” kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2).

Baca Juga:

Ukraina Tutup Wilayah Udara bagi Penerbangan Sipil

Isyana menambahkan, dalam situasi peperangan, siapa pun bisa menjadi korban. Karena itu, potensi ancaman terburuk yakni jatuhnya korban dari WNI harus dihindari sedini mungkin.

“Kita tidak bisa lagi menunda-nunda pemulangan WNI, situasi semakin genting, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan saudara-saudara kita di sana. KBRI di Kiev harus proaktif memulangkan para WNI,” ujarnya.

Baca Juga:

Rusia Serang Ukraina, PM Inggris: Kami Tidak Akan Berdiam Diri

Terkait konflik itu sendiri, senada dengan Presiden Jokowi, PSI menyatakan semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan berkontribusi pada perdamaian.

Dari data Kementerian Luar Negeri yang dirilis pekan lalu, setidaknya 138 WNI masih berada di Ukraina saat ini.

Rentetan ledakan di dua kota terbesar di Ukraina itu terjadi setelah Presiden Rusia,Vladimir Putin, mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina Timur, Donetsk dan Luhansk.

Selain itu, ledakan juga terdengar di Provinsi Belgorod, Rusia, yang berbatasan dengan Ukraina. (Pon)

Baca Juga:

Rusia Menyerang, Presiden Ukraina Berlakukan Dekrit Status Darurat

#Ukraina #Konflik Ukraina #Rusia #PSI #WNI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Pemerintah ajukan usulan dwi kewarganegaraan terbatas untuk talenta diaspora strategis. Bola panas kini di DPR untuk pembahasan revisi UU Kewarganegaraan.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Indonesia
Kemenlu Tangani WNI Kabur Dari Rombongan Wisata di Korea Selatan
Kabar mengenai seorang WNI berinisial F asal Madiun, Jawa Timur yang diduga kabur dalam perjalanan tur di Korea Selatan menjadi sorotan masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Kemenlu Tangani WNI Kabur Dari Rombongan Wisata di Korea Selatan
Indonesia
Soal Pungutan Jadi WNI dan Lepas WNI, Ini Alasan Menteri Hukum Supratman
Terkait permohonan pelepasan status WNI, pemerintah melalui 15 kementerian/lembaga melakukan pengecekan terhadap individu pemohon. Tidak seluruh permohonan disetujui pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Soal Pungutan Jadi WNI dan Lepas WNI, Ini Alasan Menteri Hukum Supratman
Indonesia
PP Nomor 30 Tahun 2026: Lepas Status WNI Kena Tarif cuma Rp 5 Juta
Peraturan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu diundangkan pada 2 Juli 2026.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
PP Nomor 30 Tahun 2026: Lepas Status WNI Kena Tarif cuma Rp 5 Juta
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
Marak Gaji ABK WNI di Luar Negeri Tidak Dibayar, Kemenhub Ingatkan Kalau Berangkat Pakai Agensi Resmi
Banyak ABK WNI jadi korban TPPO dengan gaji tidak dibayar. Kemenhub ingatkan pelaut agar berangkat melalui agensi resmi dan PKL sah untuk perlindungan kerja.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
Marak Gaji ABK WNI di Luar Negeri Tidak Dibayar, Kemenhub Ingatkan Kalau Berangkat Pakai Agensi Resmi
Dunia
Rusia Ogah Bayar Tarif Kapal di Selat Hormuz, Prioritaskan Perlindungan Armada Sendiri
Tarif terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz bertentangan dengan hukum maritim internasional.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Rusia Ogah Bayar Tarif Kapal di Selat Hormuz, Prioritaskan Perlindungan Armada Sendiri
Indonesia
Teror Bom di SDN Srengseng Sawah, August PSI Minta Disdik DKI Perketat Keamanan Sekolah
Meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk meningkatkan kewaspadaannya di seluruh instansi pendidikan dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak keamanan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Teror Bom di SDN Srengseng Sawah, August PSI Minta Disdik DKI Perketat Keamanan Sekolah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar penghargaan ini tidak ditarik ke ranah politik. Karena jika ditarik ke ranah politik, itu bisa disalahartikan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Bagikan