Konflik Myanmar Harus Segera Diselesaikan

MerahPutih.com - Krisis di Myanmar, yang dipicu kudeta militer sejak Februari 2021, menjadi isu yang mendesak untuk segera diselesaikan. Kudeta militer telah memicu krisis politik dan kemanusiaan yang serius, dengan dampak meluas tidak hanya untuk Myanmar sendiri.

"Ini juga menyalahi ketentuan dalam Piagam ASEAN yang jelas disebutkan mengenai pemerintah konstitusional. Jadi ini masalah yang mendesak untuk segera diselesaikan," Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R Suryodipuro.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Serukan Penghentian Kekerasan di Myanmar

Dalam upaya membantu mempercepat penyelesaian krisis di Myanmar, Indonesia akan konsisten memimpin ASEAN untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin (5PC) yang telah disepakati para pemimpin ASEAN pada April 2021.

Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN setelah pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu negara itu mengatasi krisis politiknya.

Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk berkunjung dan bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar.

Selain menjabat ketua ASEAN tahun ini, Menlu RI pun akan menjalankan tugasnya sebagai Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar — sebagaimana dilakukan dua ketua ASEAN sebelumnya yaitu Brunei Darussalam dan Kamboja yang menunjuk menteri luar negerinya sebagai utusan khusus.

“Ibu Menlu (Retno Marsudi) sudah membentuk office of the special envoy yang akan membantunya dalam memperkuat bantuan kemanusiaan serta membawa semua pihak dalam dialog. Kita berharap dialog di antara para pihak di Myanmar bisa dimulai. Masalahnya mereka punya keberanian untuk melakukan dialog atau tidak? Jadi kuncinya adalah keberanian mereka sendiri untuk melakukan dialog, maka ASEAN akan bantu,” ujarnya.

Mengingat kompleksitas isu di Myanmar, Sidharto mengatakan bahwa krisis tersebut secara realistis tidak akan dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu tahun, atau selama masa keketuaan Indonesia di ASEAN.

“Tetapi kita cukup optimistis bahwa kita akan membawa kemajuan dalam prosesnya, karena kita ikut terdampak dalam masalah-masalah ASEAN seperti arus pengungsi yang mengalir ke negara-negara tetangga (Myanmar),” katanya.

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum mengatakan, perhimpunan itu harus melakukan semua cara untuk mendesak junta Myanmar agar mau berdialog demi menyelesaikan krisis di negara itu.

"ASEAN harus menggunakan semua cara untuk membuat Tatmadaw atau SSC (Dewan Tertinggi Negara) ini mau berdialog, baru kemudian masyarakat di dalamnya mau berdialog.. karena selama ini aktor utama, yaitu otoritas Myanmar itu, tidak mau dialog. Jadi kan susah," kata Yuyun.

Baca Juga:

Menlu Retno Bakal Pimpin Kantor Utusan Khusus Myanmar