Frengky Aruan
MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan pengadaan motor listrik dengan anggaran Rp 6,3 miliar dalam Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun 2024. Motor gede (moge) listrik tersebut untuk kendaraan petugas patroli dan pengawalan (Patwal) gubernur berikutnya.
Koalisi Orang Muda dan Masyarakat Sipil (KOMMAS) Jakarta protes terhadap keputusan Pemprov DKI membeli lima unit sepeda motor listrik baru dengan anggaran sebesar Rp 6.354.750.0001.
Baca Juga:
KOMMAS Jakarta mempertanyakan kebijakan ini dan menyerukan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. KOMMAS Jakarta juga menilai anggaran sebesar itu boros dan tidak rasional.
"Buat apa moge semahal itu dibeli kalau hanya sekedar gagah-gagahan di depan masyarakat. Ini cerminan gubernur yang tidak merakyat dan kurang paham masyarakat Jakarta. Kalau hanya seaedar melewati kemacetan kenapa mesti pakai Moge semahal itu," kata KOMMAS Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/3).
"Yang ada sekarang cukup atau beli yang baru tapi tidak mahal dan sebanyak itu. Kalau macet malah seharusnya Gubernur turun mengurai kemacetan karena itu tugasnya sebagai Gubernur," lanjutnya.
Menurut KOMMAS Jakarta, anggaran motor listrik akan lebih mengena pada persoalan masyarakat Jakarta bila dialokasikan untuk inisiatif yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Jakarta.
Baca Juga:
Pj Heru Tegaskan Oknum Pungli di Trotoar Dekat DPR Sudah Ditindak
"Seperti stunting yang masih pada angka 14,8%, 4.469 Posyandu yang butuh intervensi layanan gizi anak dan ibu hamil, 75 ribu anak putus sekolah dan praktek PPDB yang bermasalah dan diskriminatif," urainya.
Oleh sebab itu, KOMMAS Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan keputusan pembeliam moge listrik dan berfokus pada peningkatan kualitas hidup warga Jakarta, bukan pada pembelian kendaraan mewah untuk pejabat tinggi. (Asp)
