Komjen Paulus Waterpauw Dilantik Jadi Deputi BNPP Kemendagri

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 21 Oktober 2021
Komjen Paulus Waterpauw Dilantik Jadi Deputi BNPP Kemendagri

Pelantikan Komjen Paulus Waterpauw sebagai Deputi BNPP Kemendagri, Kamis (21/10).(Dokumen Divisi Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Paulus Waterpauw dilantik sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri.

Pria kelahiran Fakfak, Papua Barat ini dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kemendagri, Jakarta, Kamis (21/10).

Baca Juga

Kabaintelkam Polri Sebut Hanya dengan Cara Ini KKB Dapat Dihilangkan

"Pada Kamis, 21 Oktober 2021, telah dilaksanakan kegiatan pelantikan sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan RI di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang dipimpin oleh Mendagri RI," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/10).

Menurut Ramadhan, Paulus merupakan salah satu personel terbaik Polri. Karena itu, Polri menugaskannya di Kemendagri ketika diminta.

"Tentu kalau ada personel Polri yang diminta untuk pengabdian bangsa dan negara, Polri akan memberikan personel yang terbaik," kata dia.

Pelantikan Komjen Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (21/10).(Dokumen Divisi Humas Polri)
Pelantikan Komjen Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (21/10).(Dokumen Divisi Humas Polri)

Sementara itu, soal jabatan Paulus sebagai Kabaintelkam Polri, Ramadhan belum mengetahui siapa yang akan menggantikannya.

Sekadar diketahui, Badan Perbatasan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Keanggotaan BNPP terdiri dari 18 Kementerian-Lembaga Pemerintah Non Kementerian, serta 13 Gubernur di Kawasan Perbatasan.

Sebelumnya, Paulus sebelum menjabat Kabaintelkam, adalah Kapolda Papua sejak tahun 2019-2021.

Paulus juga tercatat sebagai tokoh dari Bumi Cenderawasih pertama yang di pundaknya terdapat bintang tiga dari Korps Bhayangkara.

Selain pernah menjabat Kapolda Papua, lulusan Akpol 1987 ini pernah menjadi Kapolda Sumatera Utara, Papua dan Papua Barat. (Knu)

Baca Juga

Promosi Jabatan, Kabaintelkam Baru Berziarah ke Makam Ibunda Jokowi di Karanganyar

#Kemendagri
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Dunia
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4), turut merembet ke rumah warga sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Indonesia
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 13.38 WIB dari warga melalui Pos GulkarMat.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Humas KemenPAN-RB menjelaskan sejauh ini tidak ada aturan soal sanksi bagi instansi pusat atau daerah yang tidak mematuhi ketentuan dalam SE.
Dwi Astarini - Rabu, 08 April 2026
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Indonesia
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
pelaksanaan WFH ditujukan untuk mendorong tercapainya transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 April 2026
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
Indonesia
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Pada beberapa tahun sebelumnya penerimaan praja yang relatif kecil berdampak pada beban mengajar dosen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 Maret 2026
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Indonesia
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Arahan tersebut sekaligus berisi strategi dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih baik.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Bagikan