Komisi X DPR: RUU Sisdiknas Harus Jamin Kualitas dan Mutu Pendidikan Nasional
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) untuk secara tegas menjamin peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia.
Pria yang akrab disapa Amure ini menyampaikan, pembaruan RUU Sisdiknas tidak boleh hanya bersifat administratif atau normatif, tetapi harus menyentuh aspek substansial yang berdampak langsung pada proses pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
“RUU Sisdiknas harus menjadi payung hukum yang kuat, yang memberikan jaminan terhadap kualitas pendidikan. Kita tidak bisa lagi berbicara soal pendidikan hanya dari sisi partisipasi, tetapi juga harus dari sisi mutu. Itu artinya, standar nasional pendidikan harus diperkuat dan implementasinya dikawal ketat,” kata Amure di Jakarta, Rabu (3/6).
Baca juga:
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya pengakuan terhadap semua bentuk pendidikan, termasuk pendidikan berbasis kearifan lokal, serta perlunya penyelarasan antara pendidikan formal dan non-formal agar tidak terjadi dikotomi yang merugikan peserta didik.
Amure juga mendorong agar RUU ini mencantumkan komitmen terhadap peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, insentif yang layak, serta perlindungan hukum bagi pendidik.
“Kita ingin RUU ini memberi rasa keadilan bagi seluruh pelaku pendidikan. Mutu pendidikan tidak akan meningkat jika guru tidak diperhatikan secara serius,” ujarnya.
Baca juga:
Ia menegaskan bahwa Komisi X DPR akan terus mengawal pembahasan RUU Sisdiknas agar sejalan dengan semangat reformasi pendidikan yang berorientasi pada kualitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.
"Kunci pendidikan itu ada pada kualitas, inklusif dan berkelanjutan. Ketiganya ini tidak bisa dipisahkan dalam sistem pendidikan kita. Oleh karena itu saya berharap betul, dan pasti akan terus saya kawal, revisi UU Sisdiknas nantinya harus berorientasi pada tiga kunci itu," tandasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Komisi X DPR Nilai Gaji Guru Honorer Belum Sejahtera, Usulkan Rp 5 Juta per Bulan
1.000 Lebih Kasus Kekerasan Terjadi Selama 2025, Jadi Alarm Serius Dunia Pendidikan
Temui Profesor Oxford hingga Imperial College, Prabowo Ingin Bangun 10 Kampus Baru di Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Bertemu Rektor Seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden Prabowo Terima Dokumen Berisi Kritik dan Masukan kepada Pemerintah
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
UKT Mahal Jadi Sorotan, DPR Apresiasi Pertemuan Prabowo dengan Para Guru Besar
Viral Guru Dikeroyok Murid, DPR Soroti Etika dan Karakter Pendidikan
Presiden Minta Program Revitalisasi Ditambah 60 Ribu Sekolah, DPR Sebut masih Banyak Gedung Rusak