Komisi VII DPR Panggil Menteri ESDM dan Dirut PLN

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 01 November 2015
Komisi VII DPR Panggil Menteri ESDM dan Dirut PLN

Dirut PT PLN Sofyan Basir (Foto Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Ekonomi - Mendengar pemerintah ingin mencabut subsidi listrik berdaya 450 VA dan 900 VA, Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat ini akan segera memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN) usai reses. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian.

"Kita akan panggil Dirut PLN dan Mentri ESDM dan Dirut PLN nanti usai masa reses," ujar anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian diacara diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (1/11).

Ramson Siagian menambahkan pihaknya memanggil Dirut PLN Sofyan Basir dan Menteri ESDM Sudirman Said dengan tujuan memintai keterangan atas rencana pencabutan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA. Di samping itu, Komisi VII juga menanyakan pertanggungjawaban subsidi listrik tahun 2015.

"Komisi VII sebenarnya sepakat anggaran subsidi listrik Rp66,15 triliun namun ternyata pemerintah dan PLN melaporkan ada penghematan subsidi listrik sebesar Rp30 triliun. Ramson menduga karena penghematan itu tarif listrik menjadi naik. Kita akan minta penjelasan mengapa ada penghematan Rp30 triliun, apakah ini karena kenaikan tarif listrik atau bagaimana," kata politikus Partai Gerindra itu.

Oleh karena itu, lanjutnya, Komisi VII juga melakukan pembicaraan kepada pemerintah agar tidak mengulangi apa yang dilakukan pada anggara subsidi listrik tahun 2015 nanti.

"Kami meminta kepada pemerintah melakukan penghematan subsidi listrik tapi mengorbankan masyakarat dengan menaikan tarif listrik," tutur Ramson Siagian.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana mencabut subsidi tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA. Rencananya, kebijakan itu akan dilakukan pada 1 Januari 2016.

Selama ini pelanggan 450 VA dikenaikan tarif listrik Rp400 per kWh dan 900 VA sebesar Rp600 per kWh. Sementara, tarif keekonomian atau nonsusidi pelanggan 1.300 VA yang akan diberlakukan pada pelanggan 450 dan 900 VA, mencapai Rp1.352 per kWh. Dengan demikian, ada kenaikan 238 persen bagi pelanggan 450 VA dan 125 persen untuk pelanggan 900 VA. (Abi)

Baca Juga:

  1. Ada Mafia Bermain di Listrik Pintar
  2. Pemerintah Cabut Subsidi Listrik, Komisi VII DPR Kaget
  3. Cabut Subsidi Listrik, Berdampak ke Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
  4. YLKI Tolak Subsidi Listrik Dicabut
  5. Hari Listrik Nasional, Ini Mimpi PLN
#Liputan Khusus #Subsidi #Tarif Dasar Listrik #PLN #Komisi VII DPR #Ramson Siagian
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Anak Usaha PLN Bakal Dirampingkan Dari 44 Entitas Jadi 23 Entitas
Pembahasan juga menyoroti langkah-langkah penguatan sistem kelistrikan pascagangguan yang terjadi di Sumatera.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Anak Usaha PLN Bakal Dirampingkan Dari 44 Entitas Jadi 23 Entitas
Indonesia
Blackout Sumatera Beri Pukulan Telak, DPR Desak PLN Bereskan Skema Ganti Rugi untuk Pelanggan
Pemadaman total sejak Jumat (22/5) malam itu memukul telak sektor rumah tangga dan pelaku UMKM.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Blackout Sumatera Beri Pukulan Telak, DPR Desak PLN Bereskan Skema Ganti Rugi untuk Pelanggan
Indonesia
Blackout di Sumatra, Waka Komisi III DPR Dorong Investigasi Total meski tak Ada Sabotase
Berbagai sektor usaha, pekerjaan, hingga layanan publik disebut ikut terdampak akibat padamnya aliran listrik di sejumlah daerah. 

Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Blackout di Sumatra, Waka Komisi III DPR Dorong Investigasi Total meski tak Ada Sabotase
Indonesia
Polisi Salahkan Cuaca Buruk sebagai Penyebab Mati Listrik di Sumatra
Gangguan mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik.
Dwi Astarini - Senin, 25 Mei 2026
Polisi Salahkan Cuaca Buruk sebagai Penyebab Mati Listrik di Sumatra
Indonesia
Mati Listrik Sumatra, Konsumen Merugi, YLKI Minta PLN Tanggung Jawab
Gangguan kelistrikan tentu menyebabkan kerugian, baik dari PLN maupun masyarakat sebagai konsumen.
Dwi Astarini - Senin, 25 Mei 2026
Mati Listrik Sumatra, Konsumen Merugi, YLKI Minta PLN Tanggung Jawab
Indonesia
Blackout Sumatra, Bareskrim Perkirakan karena Gesekan Kabel Kena Angin dan Panas
Ada tiga kemungkinan penyebab teknis yang sedang didalami tim Puslabfor Polri terkait dengan putusnya kabel tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 25 Mei 2026
Blackout Sumatra, Bareskrim Perkirakan karena Gesekan Kabel Kena Angin dan Panas
Indonesia
Polisi Selidiki Mati Listrik Massal di Sumatra, Gangguan Diduga Berawal dari Jambi
Bareskrim Polri menyelidiki insiden mati listrik massal di Sumatra. Gangguan itu diduga berawal dari Jambi.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
Polisi Selidiki Mati Listrik Massal di Sumatra, Gangguan Diduga Berawal dari Jambi
Indonesia
Kementerian ESDM dan PLN Investigasi Mati Lampu Massal di Sumatra, 13,1 Juta Pelanggan Terdampak
Pemadaman listrik massal di Sumatra telah berdampak pada 13,1 juta orang. Kementerian ESDM dan PLN pun sedang mengusut kasus tersebut.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
Kementerian ESDM dan PLN Investigasi Mati Lampu Massal di Sumatra, 13,1 Juta Pelanggan Terdampak
Indonesia
Pemadaman Listrik Massal Landa Sumatra, PLN Ungkap Penyebabnya
Pemadaman listrik massal terjadi di beberapa kota Sumatra, Jumat (22/5). PLN pun mengungkapkan penyebabnya.
Soffi Amira - Jumat, 22 Mei 2026
Pemadaman Listrik Massal Landa Sumatra, PLN Ungkap Penyebabnya
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Avtur
Komisi VII DPR meminta pemerintah mengeluarkan batas harga tiket pesawat. Hal itu demi melindungi industri pariwisata akibat kenaikan harga avtur.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Avtur
Bagikan