Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Iddy Muzayyad menegaskan kontestasi pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) wajib berjalan secara adil, terbuka, dan inklusif.
Ia menyatakan kemunculan banyak figur kandidat justru akan semakin memperkaya proses demokratisasi serta diskursus gagasan di internal organisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Iddy terkait dengan dinamika penjaringan calon pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU. Ia menekankan setiap kader potensial yang mengantongi dukungan sah dari para muktamirin harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memaparkan visi dan misi tanpa adanya pembatasan.
"Mengenai calon Ketua Umum PBNU, kita harus bersikap adil. Kalau memang ingin membuka ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada siapa pun. Selama para muktamirin menghendaki, silakan. Harus fair," ujar Iddy dalam diskusi bertajuk Muktamar NU untuk Semua di Cikini, Jakarta, Jumat (7/8).
Baca juga:
Jadi Biang Kegaduhan NU, Kiai Miftah dan Gus Yahya Dinilai tak Layak Maju lagi di Muktamar
Iddy menjelaskan seluruh bakal calon nantinya akan diundang dan diberi ruang untuk membuktikan iktikad baik dalam memajukan jamiyah. Kendati demikian, mekanisme penentuan akhir tetap berada di tangan Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa).
Ia juga mengingatkan agar proses penilaian kepemimpinan tidak hanya berlandaskan rasionalitas lahiriah semata, tapi turut mempertimbangkan dimensi spiritual atau 'ilmu langit' yang menjadi ciri khas tradisi ulama NU.
"Jangan hanya menilai calon Ketua Umum dari sisi lahiriah. Kita juga perlu melihat aspek batiniah atau ilmu langit. Kalau hanya terjebak pada penilaian lahiriah, belum tentu tepat. Berikan kesempatan kepada semuanya, sementara isyarat langitlah yang pada akhirnya akan menentukan," tegasnya.
Menanggapi potensi intervensi terhadap sidang Ahwa, Mantan Ketua IPNU mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk menepis segala bentuk praduga negatif dan tetap menaruh kepercayaan penuh terhadap integritas para ulama sepuh yang duduk di dalamnya.
Ia meyakini bahwa mekanisme Ahwa dirancang untuk menjaga marwah organisasi serta senantiasa membuka ruang musyawarah dengan para kiai sepuh di luar struktur resmi sebelum mengambil keputusan final.(Pon)
Baca juga:
Ahmad Baso Ungkit Sejarah NU, Minta Larangan Rangkap Jabatan Dibahas di Muktamar ke-35
