Koalisi LSM Tolak Prabowo Jadi Jenderal, Merasa Reformasi 98 Dikhianati

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 28 Februari 2024
Koalisi LSM Tolak Prabowo Jadi Jenderal, Merasa Reformasi 98 Dikhianati

Presiden Joko Widodo (kiri) menyematkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah), Rabu (28/2/2024). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas 20 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga menolak kenaikan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mengecam pemberian kenaikan pangkat kehormatan Jenderal (HOR) bintang empat tidak tepat sekaligus melukai perasaan korban dan mengkhianati Reformasi 1998.

"Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru. Gelar ini tidak pantas diberikan mengingat yang bersangkutan memiliki rekam jejak buruk dalam karir militer, khususnya berkaitan dengan keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu," demikian bunyi pernyataan bersama Koalisi Masyarakat Sipil, dikutip Rabu (28/2).

Baca Juga:

Resmi, Prabowo Berpangkat Jenderal Bintang Empat

Kementerian Pertahanan beralasan pemberian tanda kehormatan karena dedikasi serta kontribusi Prabowo Subianto telah diakui dalam dunia militer. Mabes TNI mengklaim usulan mereka memberikan pangkat jenderal penuh untuk Prabowo telah sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Namun, koalisi mengingatkan berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP, Prabowo telah ditetapkan bersalah dan terbukti melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan termasuk melakukan penculikan terhadap beberapa aktivis pro demokrasi pada 1998. Berdasarkan surat keputusan itu, Prabowo kemudian dijatuhkan hukuman berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan.

Artinya, kata koalisi, pemberian pangkat kehormatan terhadap seseorang yang telah dipecat secara tidak hormat oleh TNI sejatinya telah mencederai nilai-nilai profesionalisme dan patriotisme dalam tubuh TNI.

Padahal, pada 11 Januari 2023 Presiden Jokowi berpidato memberikan pengakuan dan penyesalan atas 12 kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan dan penghilangan paksa yang telah ditetapkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat sejak tahun 2006.

Baca Juga:

Jokowi Akui Baru Naikkan Pangkat Prabowo Pasca-Pemilu Cegah Tudingan Transaksi Politik

Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap gerakan Reformasi 1998.

"Apresiasi berupa pemberian kenaikan pangkat kehormatan inipun justru bertentangan dengan janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya untuk menuntaskan berbagai kasus Pelanggaran berat HAM di Indonesia," kata Azharul Husna, dari Kontras Aceh, atas nama Koalisi Masyarakat Sipil.

Koalisi Masyarakat Sipil itu terdiri dari KontraS, IMPARSIAL, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), Asia Justice and Rights, YLBHI, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), ELSAM, HRWG, PBHI, Centra Initiative, Lokataru Foundation, Amnesty International Indonesia, Public Virtue, SETARA Institute, Migrant CARE, The Institute for Ecosoc Rights, Greenpeace Indonesia, Public Interest Lawyer Network, LBH Keadilan, dan Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM). (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Penuh, PBHI Ungkit Kasus Penculikan Aktivis 98

#Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Hadiri Jamuan Gala Dinner KTT Ke-49 ASEAN, Pakai Baju Barong Tagalog Motif Batik
Presiden Prabowo, yang tiba sekitar pukul 19.30 waktu setempat setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan sebelum Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Presiden Prabowo Subianto Hadiri Jamuan Gala Dinner KTT Ke-49 ASEAN, Pakai Baju Barong Tagalog Motif Batik
Indonesia
Saat Prabowo Ngomong Yang Benar dan Buruk Akan Kelihatan di HUT NasDem
Presiden Prabowo kemudian mengutarakan kesannya terhadap kata dalam bahasa Arab yang merupakan penggalan ayat dalam Qur'an Surat Al-Fatihah, yaitu "shirotol mustaqim".
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Saat Prabowo Ngomong Yang Benar dan Buruk Akan Kelihatan di HUT NasDem
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Stabilitas Politik Prabowo jangan cuma Untungkan Elite, Rakyat Tunggu Bukti Kesejahteraan
Jangan sampai elite politik sibuk dengan pertarungan kekuasaan, sedangkan persoalan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat terabaikan,
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Stabilitas Politik Prabowo jangan cuma Untungkan Elite, Rakyat Tunggu Bukti Kesejahteraan
Indonesia
Soal Turun Peringkat Pasar Oleh MSCI, Prabowo: Indonesia Tidak Takut Siapapun
Presiden Prabowo mengatakan pemerintah terbuka untuk melakukan penghematan lebih besar apabila diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
Soal Turun Peringkat Pasar Oleh MSCI, Prabowo: Indonesia Tidak Takut Siapapun
Indonesia
Prabowo Tantang Balik Indeks MSCI: Bangsa Indonesia Pantang Mundur Hadapi Tekanan Asing
Presiden Prabowo Subianto tegaskan Indonesia tak gentar hadapi tekanan indeks MSCI terkait dinamika pasar modal. Cek 3 alasan MSCI soroti bursa saham RI di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Tantang Balik Indeks MSCI: Bangsa Indonesia Pantang Mundur Hadapi Tekanan Asing
Indonesia
Sore Ini, Prabowo Kumpulkan Seluruh Menteri di Istana Kepresidenan
Menteri Perindustrian Sarmudji mengatakan telah menyiapkan laporan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
Sore Ini, Prabowo Kumpulkan Seluruh Menteri di Istana Kepresidenan
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Kelas Menengah Diabaikan
Pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi menjangkau berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Kelas Menengah Diabaikan
Indonesia
Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Saat Demo 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fokus di Monas dan DPR
Berdasarkan informasi Traffic Management Centre (TMC) Ditlantas Polda Metro Jaya, rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional mulai pukul 10.00 WIB hingga kegiatan selesai
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Saat Demo 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fokus di Monas dan DPR
Indonesia
Amankan Demo 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 9500 Aparat Dikerahkan ke Jalan ​
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi universitas lain dan koalisi masyarakat sipil berencana menggelar demonstrasi pada Selasa (20/10/2026).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
Amankan Demo 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 9500 Aparat Dikerahkan ke Jalan ​
Bagikan