Yohannes Abimanyu
MerahPutih - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI segera menyiagakan Kapal Pengawas Perikanan KM Orca 04 untuk mengawasi wilayah perairan perbatasan antarnegara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
"Dalam satu atau dua minggu ke depan ini kapal pengawas KM Orca akan datang ke NTT," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT Ganef Wurgiyanto di Kupang, Minggu (16/7).
Ia mengatakan hal itu terkait hasil rapat koordinasi pengawasan perikanan DKP provinsi bersama sejumlah unsur pengawas perikanan di antaranya Satgas 115 dari KKP, TNI-AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polisi Perairan, dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), di Jakarta beberapa waktu lalu.
Mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT itu menyebutkan, terdapat isu yang menjadi fokus pembahasan terkait pengawasan perikanan di provinsi dengan luas wilayah laut mencapai 200.000 km persegi itu yakni masalah "destructive fishing" seperti pengeboman dan pengracunan ikan, serta pengawasan wilayah perairan di perbatasan antarnegara.
Untuk pengawasan perairan perbatasan antarnegara itulah, lanjutnya, maka KKP menyiagakan kapal pengawas KM Orca 04 yang memiliki ukuran panjang 60 meter, dengan kecepatan 25 knot, serta mampu beroperasi secara terus menerus hingga 14 hari.
Sementara untuk pengawasan masalah "destructive fishing" dioptimalkan dengan kapal pengawas yang disiagakan pusat melalui Stasiun PSDKP Kupang, serta didukung dengan kapal pengawas milik DKP provinsi maupun TNI-AL dan Polisi Perairan.
Ganef mengaku belum mengetahui untuk berapa lama Kapal Orca disiagakan di daerah itu, namun penyiagaan itu dalam rangka peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan anarnegara.
"Saya belum tahu untuk berapa lama disiagakan di sini, namun perairan kita memang menjadi bagian fokus pengawasan karena berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste," katanya.
Kepala Stasiun PSDKP Kupang, Mubarak, menjelaskan pihaknya berupaya meningkatkan pengawasan wilayah perbatasan antarnegara terutama negara tetangga Timor Leste di bagian utara Pulau Timor.
"Peningkatan pengawasan itu menyusul adanya penandatanganan (agreement) antara negara Timor Leste dan China beberapa waktu lalu, yang pada intinya memperbolehkan China menangkap ikan di wilayah perairan Timor Leste," katanya saat dihubungi Antara secara terpisah di Kupang.
Menurutnya, negara Timor Leste memiliki luas wilayah laut yang sangat kecil dibanding NTT, sementara armada kapal penangkapan ikan yang dimiliki China umumnya berukuran besar.
Untuk itu, menurutnya, upaya peningkatan pengawasan penting dilakukan untuk memastikan agar armada kapal kedua negara tidak melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPP-RI).
Ia menjelaskan, kerja pengawasan dilakukan dengan dukungan kapal KM Hiu Macan 003 yang telah disiagakan PSDKP Pusat di Kupang untuk mengawasi wilayah laut 0-12 mil maupun di atas 12 mil hingga wilayah perairan perbatasan negara dengan Australia dan Timor Leste.
"Untuk pengawasan hingga wilayah perbatasan negara ini ada juga bantuan kendali operasi (BKO) dari Pusat kapal pengawas yang lebih besar KM Orca, yang dapat dikerahkan sewaktu-waktu tergantung kondisi di perbatasan negara," katanya. (*)
Sumber: ANTARA
